Komisi VII DPR dorong pengembangan nuklir untuk energi alternatif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong pengembangan tenaga nuklir sebagai energi alternatif seperti yang telah dikembangkan di negara maju, karena Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk turut mengembangkannya.

"Kami di DPR bahkan akan men-drive untuk PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) mungkin skalanya kecil dulu," kata Sugeng Suparwoto dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Sugeng mendorong pula pemerintah segera melakukan kajian terhadap pengembangan tenaga nuklir tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak kandungan dari reaksi nuklir yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, seperti misalnya untuk pengobatan medis.

"Kita harus masuk abad presisi di mana nuklir adalah bagian dari kita untuk bisa maju. Kami sangat mendukung pengembangan (nuklir) ini," katanya.

Semua fraksi Komisi VII DPR RI sepakat bahwa nuklir itu dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Baca juga: Purnomo Yusgiantoro: DEN bisa jadi inisiator pembahasan kebijakan PLTN
Baca juga: Anggota DPR optimistis Indonesia mampu "go nuclear"

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta pemerintah untuk segera melakukan diseminasi informasi terkait manfaat tenaga nuklir karena selama ini masyarakat masih mengira tenaga nuklir hanya bisa digunakan dalam pembuatan senjata dan alat propaganda saja.

Sebelumnya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan Dewan Energi Nasional (DEN) bisa menjadi inisiator dalam pembahasan berbagai kebijakan terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

"DEN dapat menjadi inisiator untuk pembahasan keputusan politik nasional kebijakan PLTN," kata Purnomo Yusgiantoro dalam acara Diskusi dan Peluncuran Buku "PLTN Pilihan Terakhir" yang digelar secara virtual, Rabu (17/3).

Purnomo mengemukakan, pembahasan keputusan apapun terkait dengan penggunaan nuklir juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam ketahanan energi Indonesia.

Sejumlah prinsip yang penting, menurut dia, terangkum dalam 4A yaitu availability (ketersediaan), acceptance (keberterimaan), accessability (keterjangkauan akses), dan affordability (keterjangkauan harga).

Selain itu, apabila akan dilakukan pengambilan keputusan politik nasional terkait dengan PLTN, maka selayaknya tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPR tetapi juga harus melibatkan beragam unsur triple helix, yang mencakup pula akademisi dan industri.

Sejumlah peluang dari pengembangan PLTN di Indonesia antara lain adalah tingkat keekonomian PLTN semakin kompetitif karena ada perkembangan teknologi terkini, menjamin keamanan pasokan energi dalam skala besar yang diperlukan untuk proses industrialisasi.

Peluang lainnya, menurut Purnomo, adalah mendukung Indonesia mencapai NDC target 29 persen pengurangan karbon pada 2030, PLTN generasi terbaru dinilai memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, serta berdasarkan hasil penilaian IAEA tahun 2019, 16 dari 19 infrastruktur PLTN di Indonesia sudah siap.

Sedangkan tantangan yang ada, lanjutnya, adalah dampak bahaya radiasi dan limbah nuklir terhadap lingkungan hidup, rentan penolakan masyarakat berdasarkan pengalaman PLTN Semenanjung Muria, bahan baku dan teknologi PLTN masih harus tergantung negara lain, serta isu nuklir saat ini sangat sensitif.
Baca juga: Jalan panjang pengembangan energi nuklir nasional
Baca juga: Batan: Pembangunan PLTN Kalbar butuh peran pemda dan masyarakat