Pengalihan Komando Perang AS ke Seoul Diundur

Toronto (ANTARA News) - AS dan Korea Selatan Sabtu sepakat untuk menangguhkan hingga 2015 pengalihan komando waktu perang pasukan Korea Selatan sekutu oleh Washington ke Seoul, kata Presiden AS Barack Obama.

Sekarang ini, jika perang meletus di semenanjung Korea, AS akan mengambil komando operasional pasukan Korea Selatan. Menurut perjanjian 2007 dengan Seoul, rencana itu sedianya akan berakhir pada April 2012, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Satu dari topik-topik yang kami bicarakan adalah bahwa kami telah tiba pada perjanjian bahwa pengalihan kendali operasional bagi aktivitas sekutu di semenanjung Korea akan berlangsung pada 2015," jelas Obama.

"Ini memberi kami waktu yang cukup -- dalam konteks keamanan yang ada -- untuk melakukan yang benar," ujar Obama. "Kami ingin meyakinkan bahwa kami akan melaksanakan apa yang disebut sebagai pengalihan OPCON dengan cara yang efektif."

Keputusan itu dibuat pada pertemuan antara Obama dan timpalannya dari Korea Selatan, Lee Myung-bak, di sela pertemuan puncak G8 di Totonto, Kanada.

"Kami telah membuat permintaan resmi pada Presiden Obama dan pemerintah AS bagi penyesuaian pengalihan pengaturan waktu kendali operasional waktu perang itu," kata Lee pada wartawan pada penampilan bersama dengan Obama.

"Dan saya ingin berterima kasih pada Presiden Obama atas penerimaan usul ini, dan kami setuju pengalihan itu pada separuh terakhir 2015 -- pada akhir 2015."

Kepala penasehat Gedung Putih mengenai Asia, Jeff Bader, menjelaskan pada wartawan pada tanya jawab melalui telepon bahwa Korea Selatan ingin mengundurkan tanggal itu untuk menekankan komitmen AS pada keamanan di kawasan tersebut pada waktu tegang.

Hubungan yang senantiasa tegang antara Seoul dan tetangganya Korea Utara yang tak dapat diramalkan bahkan telah menjadi makin beracun sejak sebuah kapal perang Korea Selatan tenggelam bulan lalu akibat yang diduga serangan utara.

Obama, Lee dan semua para pemimpin G8 mengecam serangan itu, yang menyaksikan 46 personil Korea Selatan tewas, dan beberapa pejabat menyatakan mereka telah mempersiapkan pernyataan keras mengenai masalah itu untuk disampaikan pada Dewan Keamanan PBB.
(S008/A024)