Lintas sektoral susun rancangan sekolah protoleransi/antiradikalisme

Merawat Indonesia damai ini dimulai dari sekolah damai.

Semarang (ANTARA) - Sejumlah pihak lintas sektoral menyusun rancangan usulan sekolah protoleransi dan antiradikalisme melalui focus group discussion yang digelar Wahid Foundation yang bekerja sama dengan Lembaga Studi Sosial dan Agama Kota Semarang, Jumat.

Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng, DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Jateng, serta sejumlah guru tampak hadir pada FGD bertema "Penyusunan Draf Usulan Kebijakan Sekolah Damai, Sekolah Protoleransi dan Antiradikalisme".

Menurut Ketua FKUB Jateng Taslim Sahlan, penyusunan rancangan usulan kebijakan sekolah damai, yakni sekolah protoleransi dan antiradikalisme ini sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk intoleransi di lembaga pendidikan.

Nilai-nilai toleransi, kata dia, harus diajarkan kepada generasi muda sejak dini atau di bangku sekolah.

"Dalam hal ini, anak-anak dididik dan ditanamkan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan sejak dini," katanya.

Ia menyebut angka intoleransi di Jateng saat ini mengalami peningkatan sehingga komitmen bersama ini menjadi hal yang bagus sekali.

"Indikator sekolah damai, sekolah memberikan keleluasaan fasilitasi kegiatan kerohanian lintas agama," ujarnya.

Baca juga: Ma'ruf Amin minta tokoh agama terus jaga kerukunan antarumat

Yuniati Eva selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Jateng menjelaskan bahwa usulan ini bukanlah berupa kurikulum baru maupun mata pelajaran baru di sekolah, melainkan bagaimana sekolah damai menjadi inovasi pembelajaran pendidikan karakter, serta materinya dimasukkan dalam kompetensi dasar yang potensial.

Ia sangat mengapresiasi langkah tersebut, apalagi Disdikbud juga fokus pada upaya adanya sekolah protoleransi dan antiradikalisme sehingga pelajar dinilai menjadi usia yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.

"Ini akan kami fasilitasi, bisa saja nantinya tiap kabupaten dan kota ada satu pilot project, apalagi guru memiliki peran memasukkan materi tersebut dalam RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran, red.)," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW AGPAII Jateng Muhammad Ahsan mendukung penuh program tersebut sebab selaras dengan program yang sudah berjalan, yaitu guru pelopor.

"Merawat Indonesia damai ini dimulai dari sekolah damai. Itu sangat strategis kalau dilakukan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR dorong peningkatan toleransi ekonomi demi majukan UMKM