Surabaya (ANTARA News) - Ribuan karyawan PT Pertamina terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal karena perusahaan itu gagal mendapatkan dana program kewajiban memberikan pelayanan publik (public service obligation/PSO) dari pemerintah.
"Ancaman PHK itu makin tampak di depan mata, setelah direksi gagal memperjuangkan Pertamina mendapatkan dana `PSO`," kata Ketua Serikat Pekerja Sepuluh Nopember (SPSN) Pertamina Kriswatiningsih di Surabaya, Jumat.
Program PSO di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Medan, Sumatra Utara, yang biasanya ditangani Pertamina, tahun ini jatuh ke tangan Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia.
"Dalam tender terbuka, Pertamina gagal memenangkan PSO subsidi BBM di wilayah Medan. Ini pukulan telak bagi kami," katanya usai bertemu ratusan para karyawan di kantor Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya itu.
Sampai saat ini ada 34 perusahaan minyak yang ikut tender di Indonesia. Dari jumlah itu, 17 di antaranya, termasuk Pertamina sudah pasti memenangi lelang tersebut. "Hanya ada satu sampai dua perusahaan yang berasal dari Indonesia, lainnya perusahaan asing," kata Kriswatiningsih mengungkapkan.
Menurut dia, kegagalan jajaran direksi memperjuangkan Pertamina mendapatkan PSO dalam jumlah besar berdampak sangat kompleks bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan dan distribusi minyak dan gas itu.
"Setidaknya dalam waktu dekat ini akan ada restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi itu mengarah pada perampingan karyawan. Selain organik, karyawan `outsourcing` juga bakal menjadi korban PHK akibat perampingan itu," katanya.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini pula, para karyawan Pertamina yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa di kantor pusat PT Pertamina, Jakarta.
"Kami meminta para direksi bertanggung jawab. Dengan digaji tinggi, apa saja kerja mereka selama ini? Buktinya, Pertamina sekarang gagal mendapat PSO," kata Kriswatiningsih.
Sementara itu, Manajer SDM PT Pertamina Unit Pemasaran V (Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara), Suwito, meminta para karyawan tetap tenang sambil menunggu kebijakan dari pusat.
"Kami juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan SP," kata mantan Ketua Serikat Pekerja Pertamina itu di depan ratusan karyawan yang berkumpul di lapangan olahraga belakang kantor PT Pertamina Unit Pemasaran V.
(T.M038/F002/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
