Dirut BPJS Kesehatan ditetapkan Ketua Komisi Kesehatan ISSA

Komisi Kesehatan ISSA atau TC Health diharapkan ke depan juga akan berperan dalam memberikan pedoman dan mendukung lembaga jaminan sosial selama krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti disetujui sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) masa bakti 2020-2022.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat, Ghufron menjelaskan Komisi Kesehatan ISSA atau TC Health diharapkan ke depan juga akan berperan dalam memberikan pedoman dan mendukung lembaga jaminan sosial selama krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selain itu, kata dia, juga diharapkan akan terbangunnya adaptasi jangka panjang untuk memperkuat kesiapsiagaan krisis dalam pandemi COVID-19.

ISSA adalah asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, dan mempercayakan Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk.

Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Aljazair, Argentina, Belgia, Prancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

TC Health selama periode 2020-2022 fokus dengan prioritas tema pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

"Peran TC Health dalam memberikan pedoman dan mendukung lembaga jaminan sosial selama krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini baik dan akan memberikan peluang bagus untuk berbagi pengalaman dari berbagai lembaga jaminan sosial yang menghadapi tantangan serupa. Kami akan memberikan kontribusi penting untuk pemulihan dari krisis ini," katanya.

Dalam kondisi pandemi saat ini, menurut dia, penting memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu setiap negara harus dapat memastikan bagaimana aspek keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan.

"Ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran," katanya.

Dalam pertemuan selanjutnya, tema yang akan dibahas adalah "Improving health insurance systems", "coverage and service quality" pada 5 Mei 2021 serta "Improving Appropriate Care" pada 22 September 2021.

Selain itu, hasil kajian TC Health akan dipresentasikan dalam ISSA TC Forum pada 15-29 Juni 2021.

Ia mengatakan BPJS Kesehatan juga akan berkontribusi dalam pengumpulan studi dan praktik terbaik (best practice) dalam membangun studi kasus komparatif terkait dengan penurunan ratio gini akibat universal health coverage di Indonesia.

BPJS Kesehatan akan memaparkan penelitian di tiga negara yakni Indonesia, Turki, dan Uruguay terkait hal tersebut, demikian Ali Ghufron Mukti.