Tujuh kabupaten/kota di Sumsel tetapkan PPKM Mikro kendalikan COVID-19

Surat edaran itu sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 7 kabupaten/kota resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pengendalian COVID-19.

Plh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel Akhmad Najib di Palembang, Jumat, mengatakan penerapan PPKM Mikro tersebut sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumsel Herman Deru pada Kamis (8/4).

Surat tersebut ditujukan kepada tujuh kepala daerah di Sumsel yang wilayahnya masuk dalam zona oranye COVID-19.

“Surat edaran itu sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri kepada tujuh bupati/wali kota yang wilayahnya dalam kategori oranye,” kata dia.

Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro ini terhitung dari 6 sampai 19 April 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketujuh daerah tersebut, yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Rawas, dan Muara Enim.

Najib memaparkan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah sampai tingkat RT.

“Jika terdapat tiga sampai lima rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir tentu di dalam pengendaliannya untuk isolasi mandiri,” ujar dia.

Ia melanjutkan bagi PPKM berbasis Mikro yang berada di tujuh kabupaten/kota itu untuk melakukan koordinasi mulai dari RT/RW, kepala desa, lurah dengan membentuk posko tingkat desa sampai kelurahan.

“Bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang sudah membentuk posko agar lebih mengoptimalisasikan peran dan fungsinya,” katanya.

Pengaturan dalam PPKM berbasis mikro ini, kata Najib, sampai dengan pemerintah desa, kelurahan dengan mengintesifkan disiplin protokol kesehatan, begitu juga dalam penanganannya mengoptimalkan peran camat seluruhnya seperti 3T (Tracing, Testing, Treatment) serta memperlakukan kesehatan prilaku hidup bersih.

Ia menambahkan, untuk 10 kabupaten/kota lainnya diminta tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mematuhi prokes.

Berdasarkan surat edaran gubernur, ia mengemukakan, penyediaan anggaran yang berkaitan dengan posko bagi desa diketuai oleh kepala desa begitu juga sebaliknya bagi kelurahan diketahui oleh lurah termasuk pelaksanaannya sendiri dibantu oleh setiap aparat kelurahan.