Perbaikan data keluarga tersebut, lanjut Wapres, antara lain bertujuan untuk mendapatkan keakuratan jumlah keluarga yang memerlukan bantuan sosial, kata Ma’ruf saat menerima Tim Pendataan Keluarga Perdana BKKBN di kediaman dinas wapres di Jakarta, Kamis (8/4).
“Ini dilakukan karena sering terjadi ketidaktepatan dan kurang akuratnya data. Baik dalam masalah pembangunan keluarga, stunting, bahkan juga bantuan sosial,” kata Wapres dalam keterangannya yang diunggah di akun resmi media sosial miliknya, Jumat.
Wapres juga meminta perbaikan data keluarga tersebut melibatkan rukun warga (RW) setempat, kata Wapres saat menerima.
“Saya meminta BKKBN agar dalam melakukan pendataan melibatkan unsur-unsur unit terkecil di tingkat Rukun Warga (RW). Selain itu, tetap memperhatikan waktu-waktu yang tepat agar mudah menemui target yang didata,” katanya.
Baca juga: BKKBN rancang 10 strategi pokok turunkan kekerdilan
Wapres berharap BKKBN dapat menciptakan inovasi untuk menyelesaikan masalah kekerdilan pada anak atau stunting di daerah-daerah.
“Selain itu, tentunya, mengkoordinasikan anggaran penanganan stunting dengan kementerian dan lembaga agar implementasinya maksimal,” ujarnya.
Pendataan keluarga oleh BKKBN dilakukan setiap lima tahun sekali, yang pada tahun ini berlangsung pada 1 April hingga 31 Mei 2021.
Pendataan keluarga tersebut dilakukan untuk menyediakan basis data, sebagai dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.
Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi bkkbn.go.id, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pendataan keluarga tersebut penting untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia.
Baca juga: BKKBN: Pandemi berdampak besar kurangnya pemenuhan gizi keluarga
Selain itu, pendataan juga bertujuan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data mana pun.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 berlangsung di seluruh wilayah Indonesia terhadap sekitar 77,9 juta kepala keluarga.
Petugas Pendataan Keluarga Tahun 2021 terdiri atas Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, dengan rincian sebanyak 7.230 manajer data tingkat kecamatan, 83.441 pengawas tingkat desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.
Baca juga: BKKBN fokus bina kesehatan calon pengantin cegah lahir bayi stunting
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
