BKKBN rancang 10 strategi pokok turunkan kekerdilan

Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merancang 10 strategi pokok untuk menurunkan angka kekerdilan di Indonesia, kata Deputi Lalitbang BKKBN Muhammad Rizal Martua Damanik.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan penurunan 'stunting' (kekerdilan), BKKBN telah merancang sepuluh pokok perubahan untuk memastikan percepatan penurunan 'stunting' dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien," ujar dia saat membuka Rakorda Bangga Kencana di Kabupaten Minahasa, Kamis (8/4).

Sebanyak 10 langkah percepatan penurunan angka kekerdilan itu mencakup pendataan dan pendampingan keluarga risiko tinggi kekerdilan serta penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana jamban dan air bersih.

Selain itu, penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana rumah sehat, pendampingan dan penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi, pendampingan dan penapisan kesehatan reproduksi semua remaja tiga bulan pranikah, penapisan dan pendampingan semua pasangan usia subur (PUS) atau keluarga dengan ibu hamil.

Selain itu, pendampingan dan penapisan keluarga dengan PUS setelah persalinan untuk pemberian ASI eksklusif dan pelayanan KB setelah persalinan, penapisan dan pendampingan keluarga dengan 1.000 HPK (pemantauan tumbuh kembang anak dan penggunaan kontrasepsi).

Dia berharap, semua pihak terkait harus siap berkoordinasi dan bersinergi mendukung melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga (dan lintas sektor) serta lintas pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai kegiatan prioritas yang dilaksanakan benar-benar dapat sampai pada penerima manfaat yaitu seluruh keluarga di Indonesia.

Dalam rapat kabinet terbatas pada 25 Januari 2021), lanjut dia, telah diputuskan bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksana dalam penanganan penurunan kekerdilan untuk mencapai target 2024, yaitu 14 persen.

Meskipun angka ini bukan angka yang mudah, kata Damanik, jika di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, bekerja sama dan kolaborasi maka diharapkan target dapat tercapai.

Pengelolaan penurunan kekerdilan, menurut dia, harus mendapatkan perhatian yang serius semua pihak dan dukungan dari kementerian/lembaga terkait serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.