"Kita minta yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta sesungguhnya atau hoaks yang dapat menimbulkan simpang siur informasi dan kepanikan masyarakat agar ditindak tegas aparat keamanan," katanya di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan beredaranya informasi akan adanya tsunami yang melanda wilayah NTT.
Akibat informasi tersebut banyak warga pesisir Kota Kupang berlari meninggalkan rumah menuju tempat yang lebih tinggi pada Rabu (7/4), dini hari.
Takandewa menyayangkan adanya ulah oknum yang menyebarkan informasi tidak benar di tengah situasi bencana hidrometeorologi melanda NTT.
Baca juga: BPBD Sabu Raijua: Dua warga meninggal akibat bencana hidrometeorologi
Untuk itu, lanjut dia, oknum penyebar hoaks perlu ditelusuri dan ditindak tegas karena menambah kepanikan masyarakat yang bisa berdampak lebih fatal bagi keselamatan warga.
"Pemerintah dan semua pihak agar tetap menjadikan informasi resmi BMKG dalam penanganan kewaspadaan bencana," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Syaeful Hadi mengatakan informasi yang beredar di masyarakat bahwa akan terjadi tsunami di wilayah NTT merupakan berita tidak benar.
"Berita (akan terjadi tsunami di NTT, red.) tersebut tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut," katanya.
Syaeful mengatakan informasi tersebut tidak benar dan fenomena yang terjadi adalah gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan NTT.
Gelombang tinggi dan curah hujan yang signifikan dapat memengaruhi dinamika pesisir di wilayah NTT.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat pesisir Kota Kupang maupun daerah lainnya yang berpotensi terdampak fenomena itu waspada terhadap potensi rob.
Baca juga: Wilayah Banyumas Raya harus siaga hadapi bencana hidrometeorologi
Baca juga: Pemprov NTT disebut terlambat antisipasi bencana hidrometeorologi
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
