KTT D-8 hasilkan Deklarasi Dhaka

Jakarta (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok D-8 Negara Berkembang atau Developing Eight (D-8) ke-10 menghasilkan dua dokumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota, termasuk dokumen Deklarasi Dhaka dan Decennial Roadmap 2030.

Dalam keterangan pers yang digelar usai KTT D-8 dari Jakarta, Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dokuman Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D-8 untuk bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan, serta meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global.

“Sementara itu, Decennial Roadmap 2030 merupakan guideline dan timeline yang disusun negara-negara D-8 untuk mencapai komitmen Deklarasi Dhaka selama satu dekade ke depan,” ujar Menlu.

D-8 merupakan kelompok yang mulai berdiri pada tahun 1997 melalui adopsi Deklarasi Istanbul dan beranggotakan delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, dan Iran.

Sejak resmi berdiri 24 tahun lalu, D-8 bertujuan untuk memperbaiki posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota.

KTT D-8 ke-10 tersebut merupakan puncak dari rangkaian pertemuan yang berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 April. Rangkaian itu mencakup pertemuan komisioner, pertemuan tingkat Menteri luar negeri, dan berbagai acara lain seperti konferensi kaum muda dan forum bisnis.

Menurut Menlu, terdapat sejumlah inisiatif yang turut disahkan pada KTT kali ini dengan tujuan untuk memfasilitasi kerja sama antara negara-negara anggota, termasuk soft launching Kartu Pembayaran D-8, D-8 Network of Pioneer for Research Innovation, dan Pusat Ekonomi Kreatif dan Keuangan D-8.

Indonesia sendiri menggarisbawahi sejumlah isu penting dalam pertemuan yang bertema “Kemitraan untuk Dunia yang Transformatif: Memanfaatkan Kekuatan Generasi Muda dan Teknologi” itu, termasuk seruan untuk dukungan D-8 terhadap multilateralisme vaksin di tengah mencuatnya nasionalisme vaksin serta dorongan untuk mempromosikan keuangan Syariah dan industr halal dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Baca juga: Menlu: Presiden sampaikan tiga hal utama dalam KTT D-8
Baca juga: Indonesia dorong D-8 ambil peran keluarkan dunia dari jerat pandemi