"Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden pagi tadi yang membahas masalah tata ruang, gubernur dan bupati mengeluhkan Kementerian Kehutanan yang menghambat tata ruang," katanya.
Zulkifli mengatakan saat ini luas hutan dibandingkan daratan sebesar 68 persen, sementara sisanya 32 persen adalah lahan budidaya.
"Kalau saya menyetujui tata ruang yang diajukan bupati dan gubernur tanpa dipilah maka luas hutan bisa terbalik yaitu hutan 32 persen dan lahan budidaya mencapai 68 persen," katanya.
Apabila hal tersebut terjadi, moratorium ijin konversi hutan alam dan lahan gambut sebagai kebijakan Presiden RI akan sia-sia, lanjutnya.
Menhut menjelaskan rusaknya hutan di Indonesia 66 persen akibat perambahan, baik perambahan untuk pertanian, perkebunan maupun untuk pertambangan.
"Hutan yang rusak akibat ijin konversi untuk perkebunan, jalan raya dan oleh bupati hanya 16 persen," katanya.(*)
N006/Z002/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
