Sri Mulyani sebut eksekusi program pemulihan di Bali belum maksimal

Berbagai program yang diluncurkan pemerintah dari sisi kemampuan untuk mengeksekusinya belum sepenuhnya bisa dirasakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai program yang diluncurkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di Bali.

“Berbagai program yang diluncurkan pemerintah dari sisi kemampuan untuk mengeksekusinya belum sepenuhnya bisa dirasakan,” katanya dalam acara Bali Economic and Investment 2021 di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyatakan hal tersebut tergambar dari hasil survei oleh beberapa instansi yang menunjukkan masih sedikit pelaku usaha di Bali yang menerima insentif dari pemerintah.

Ia menyebutkan seperti relaksasi penundaan pembayaran pinjaman baik cicilan dan bunga ada sebanyak 59,09 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 53,48 persen Usaha Menengah Besar (UMB) yang membutuhkan.

“Namun dari program yang dilakukan pemerintah itu ternyata baru 17,89 persen UMK dan 20,86 persen UMB yang menerima,” ujarnya.

Kemudian untuk bantuan modal usaha ada 82,96 persen UMK dan 54,01 persen UMB yang membutuhkan namun hanya diterima oleh 10,73 persen UMK dan 7,49 persen UMB.

Untuk penundaan pembayaran pajak ada 54,34 persen UMK dan 63,1 persen UMB yang membutuhkan namun hanya diterima oleh 11,58 persen UMK dan 22,46 persen UMB. Untuk kemudahan administrasi pengajuan pinjaman ada 62,52 persen UMK dan 46,52 persen UMB yang membutuhkan namun hanya diterima oleh 10,73 persen UMK dan 6,42 persen UMB.

Untuk keringanan tagihan listrik ada 74,11 persen UMK dan 74,33 persen UMB yang membutuhkan namun hanya diterima oleh 12,95 persen UMK dan 9,09 persen UMB. Terakhir yaitu bantuan pemasaran terdapat 68,62 persen UMK dan 66,84 persen UMB yang membutuhkan namun hanya diterima oleh 8,86 persen UMK dan 5,35 persen UMB.

Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan 40,67 persen masyarakat Bali masih mengalami penurunan pendapatan selama pandemi terutama masyarakat miskin dan pekerja sektor informal.

“Bali merupakan daerah destinasi pariwisata lalu karena orang harus tinggal di rumah dan melakukan disiplin kesehatan jelas akan memberikan dampak negatif yang luar biasa,” ujarnya.