Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal mengatakan, tidak mempersoalkan BUMN manapun yang akan memimpin pembangunan gedung baru DPR sejauh telah terpenuhi peryaratan peserta tender.
"BUMN manapun memiliki peluang dan hak yang sama untuk membangun gedung baru nanti, namun harus tetap memenuhi persyaratan dan dilakukan secara transparan," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Namun demikian, terkait informasi telah adanya penunjukan terhadap salah satu perusahaan BUMN yang akan menangani pembangunan gedung baru ini, Refrizal membantahnya.
"Tidak ada itu. BURT belum melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan. Semuanya tetap harus melalui tender dan bukan penujukan langsung," tandasnya.
Sebelumnya beredar informasi bahwa salah satu perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya (Wika) disebut-sebut sebagai perusaahan yang akan mengepalai pembangunan gedung baru DPR membawahi dua perusahaan BUMN lainnya, PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP).
Menanggapi terus berlanjutnya rencana pembangunan tersebut, Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai DPR, khususnya Ketua DPR Marzuki Ali telah memperlihatkan arogansinya untuk tetap membangun gedung baru.
"Ada apa ini pimpinan DPR kok tetap ngotot membagun gedung baru padahal masih banyak tugas lain yang lebih serius belum terselesaikan, seperti sejumlah RUU yang juga tidak terselesaikan," katanya.
Menurut Sebastian, DPR, terutama pimpinanannya belum menjelaskan secara transparan kepada anggota DPR dan publik terkait rencana pembangunan gedung baru itu agar masyarakat tahu urgensinya pembangunan tersebut.
"Apakah mekanismenya sudah betul? Apakah semua pihak terkait, dalam hal ini anggota DPR sudah menyepakati semua? Ngototnya pembangunan ini bentuk bukti arogansinya pimpinan DPR," tuturnya.
Soal desain gedung yang telah diselesaikan, Sebastian menyatakan, desain itu terkesan dipaksakan karena ditolak DPR periode lalu yang menginginkan agar desain tersebut disayembarakan guna melibatkan partispasi masyarakat.
"Pembangunan gedung baru ini adalah hasil kerja DPR lalu dan mereka menginginkan agar desain disayembarakan dan tidak melalui mekanisme penunjukan langung," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, kalau ada kabar yang menyebutkan pimpinan BURT telah bertemu dengan salah satu perusahaan untuk menunjuk langsung pembangunan, maka hal itu sangat keliru karena semangatnya pembangunan gedung DPR yang baru adalah terbuka dan transparan.
Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan gedung baru dijadwalkan awal Agustus 2010 mendatang. Hingga saat ini, tiga konsultan yang ditunjuk DPR periode lalu telah menyelesaikan desain gedung baru dengan 27 lantai tersebut.(*)
(T.D011/B013/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
