DPR Minta Pemprov Jabar Tertibkan Vila

Bandung (ANTARA News) - Komisi VII DPR RI meminta Pemprov Jawa Barat, supaya tidak ragu dan takut terhadap oknum pejabat atau eks petinggi negara dalam melakukan penertiban ratusan vila atau bangunan liar di wilayah Puncak.

"Saya sempat mendengar jika penertiban vila di wilayah puncak agak sulit dilakukan, karena vila disana banyak dimiliki para pejabat atau mantan pejabat. Pak Gubernur Jabar jangan takut dan harus tegas, kami akan terus mendukung penertiban vila yang dilakukan Pemprov Jabar," kata anggota Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, saat melakukan kunjungan ke Pemprov Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Ia menjelaskan, penertiban vila tersebut dinilai sangat penting dilakukan untuk mengatasi banjir di wilayah Jabar dan Jakarta.

Pihaknya berharap Pemprov Jabar dapat mengembalikan fungsi resepan air di wilayah puncak.

Ia menyatakan, perusakan resepan air di wilayah Puncak dan sekitarnya dikhawatirkan akanl terus merajalela jika tidak ditindak tegas oleh pemerintah.

Bahkan, pihaknya menganggap di wilayah puncak sudah berubah fungsi dari hutan hijau menjadi hutan beton.

"Kami bisa rasakan, akibat kerusakan alam ini banjir tidak hanya terjadi di wilayah Jabar, tapi Jakarta harus menanggung banjir kiriman. Salah satu penanggulangannya adalah mengembalikan fungsi hutan sebagai serapan air di wilayah puncak," kata Sutan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengatakan untuk menertibkan vila butuh bantuan pihak kepolisian dan TNI karena jika hanya Satpol PP khawatir kurang kondusif.

Mengingat pembongkaran semacam ini, kata Heryawan, melibatknan banyak pihak termasuk pendapatan sebagian orang dalam menghasilkan uang.

"Kami tidak akan sanggup menertibkan vila sendirian. Karenanya butuh koordinasi dengan pihak keamanan, agar pembongkaran yang bisa dilakukan dengan kondusif," kata Heryawan.(*)
(U.KR-ASJ/R009)