Komite Ekonomi Nasional Segera Beri Rekomendasi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan, komite yang dipimpinnya segera memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden untuk mendorong kondisi perekonomian domestik menjadi lebih baik.

"Kami sudah melakukan rapat dan mudah-mudahan tugas bisa diselesaikan tepat waktu," kata Chairul Tanjung ditemui di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, posisi KEN berada di bawah presiden langsung dan tidak bertanggung jawab kepada menteri lain namun melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian.

"Peraturan Presiden (Perpres) menyatakan bahwa institusi ini di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, tapi tidak bertanggung jawab kepada menteri melainkan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Jadi arahnya ke sana. Kita kan masalah policy perekonomian jadi supaya in line dengan Menko Perekonomian," ujarnya.

Ia mengatakan, KEN akan membuat kajian ekonomi secara nasional, regional dan global serta rekomendasi dari kajian tersebut disampaikan langsung kepada presiden.

"Selain melaksanakan delapan tugas yang diberikan presiden, kita mungkin akan membuat beberapa rekomendasi yang dirasa perlu, mungkin sebelum Desember," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, tugas KEN nantinya berbeda dengan tugas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sama-sama memberikan rekomendasi kepada Presiden.

"Rekomendasi Wantimpres bersifat rahasia, sedangkan rekomendasi KEN kepada presiden bisa dipublikasikan," ujarnya.

Ia menambahkan, KEN nantinya akan berkantor di Gedung Menko Perekonomian dan akan dibantu oleh satu unit kerja yang menggunakan APBN cq anggaran Menko Perekonomian.

"Sekretariat KEN akan selalu buka tiap hari kerja untuk menampung semua ide masyarakat menyangkut perekonomian negara, karena mungkin ada yang bisa memberikan ide tapi selama ini tidak tersalurkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan kepada Komite Ekonomi Nasional, delapan hal yang perlu ditelaah dan segera diberikan rekomendasi.

Yang pertama, Kepala Negara meminta KEN menelaah postur dan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu alat utama pemerintahan dan mendorong pengurangan utang luar negeri secara jangka panjang.

"Yang kedua, `economic connectivity`, domestik ekonomi, domestik market, sehingga bisa timbul perdagangan dalam negeri yang bagus. Beri rekomendasi bagaimana `grand design economic connectivity` termasuk `national logistic`," kata Presiden.

Berikutnya berturut-turut, upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan lapangan kerja, ketahanan pangan dan air, ketahanan energi dan bagaimana `policy` yang dikembangkan agar sumber pembiayaan dalam negeri semakin besar dan kuat seraya mengurangi beban hutang luar negeri.

KEN dibentuk melalui Perpres Nomor 31 Tahun 2010. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat menyampaikan laporan kepada Presiden dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono itu, anggota komite nasional terdiri atas 24 tokoh dari berbagai bidang dan latar belakang.

"Ke-24 orang tersebut terdiri atas kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemerhati ekonomi yang kredibel," kata Hatta.

KEN diketuai oleh Chairul Tanjung, Wakil Ketua Chatib Basri, dan Sekretaris Aviliani.

Anggota KEN terdiri atas Nina Sapti Triawati, Umar Juoro, Christianto Wibisono, John A. Prasetyo, Faisal Basri, T.P. Rahmat, Siti Hartati Murdaya, James T. Riady, Raden Pardede, Jisma S. Simanjuntak, H.S. Dillon, Peter Gontha, Hermanto Siregar, Chris Canter, Ichsan Tanjung, M. Syafii Antonio, Syarif Cicip Sutardjo, Erwin Aksa, Sandiaga Uno, dan Purbaya Yudhi Sadewa.

KEN dan Komite Inovasi Nasional akan bertugas hingga akhir masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Oktober 2014.(*)
(T.S034/R009)