Karawang (ANTARA News) - Rombongan delegasi dari Kedutaan Besar Belanda bersama Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat Selasa membahas bantuan dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk masyarakat di daerah itu.

Selain itu, juga dibahas bantuan untuk pembangunan di sekitar Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang.

Kampung Rawagede merupakan lokasi pembantaian rakyat Indonesia oleh tentara Belanda pada 9 Desember 1947 silam, saat kawanan tentara Belanda melancarkan agresi militer pertama.

Ketua Bidang Politik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta Paul Ymkers mengatakan, Pemerintah Kerajaan Belanda sudah dan akan memberikan sejumlah bantuan kepada warga di sekitar Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta. Bantuan yang sudah diberikan itu ialah bantuan ekonomi.

"Selanjutnya, Kerajaan Belanda akan memberikan bantuan berupa pembangunan infrasruktur di sekitar kampung itu. Mudah-mudahan kedua proyek itu bisa berjalan lancar," kata Paul.

Dikatakannya, bantuan ekonomi yang telah diberikan sudah cukup berhasil, di mana 720 orang telah menjadi anggota koperasi dan dana bantuan senilai Rp438 juta juga telah berhasil dicairkan.

Untuk bantuan berupa pembangunan infrastruktur, ia mengaku sudah bekerja keras untuk dapat menyerahkan bantuan tersebut. Tetapi proses pemberian bantuan itu cukup rumit, karena bantuan dari Kerajaan Belanda itu akan diberikan melalui Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, baru disampaikan ke Pemkab Karawang.

Total bantuan infrastruktur yang akan diberikan mencapai Rp8,672 miliar, dikhususkan untuk membangun sekolah, kamar inap Puskesmas, pembangunan pasar, serta sawah yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Karawang Eli Amalia Priatna berharap bantuan yang telah dan akan diberikan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

Karena itu, masyarakat hendaknya bisa ikut mempunyai rasa memiliki karena bantuan itu diperuntukkan demi kesejahteraan bersama, katanya.

Kepala Kantor Hivos Regional Asia Tenggara, sebuah LSM dari Belanda Ben Witjer mengatakan, pihaknya yang sudah dipercaya untuk menjadi pendamping dalam bantuan ekonomi melihat terdapat sejumlah tantangan.

Salah satunya ialah masyarakat masih belum terbiasa dengan pola yang ada.

Selain itu, masih ada juga persepsi masyarakat kalau bantuan dari Kerajaan Belanda itu hibah, sehingga tidak perlu dibayarkan angsuran.

Atas hal itu, ia menjelaskan kalau bantuan dari Kerajaan Belanda itu merupakan hibah dan tidak akan diminta kembali.

Dalam pelaksanaannya, bantuan itu akan digulirkan sehingga bisa terus dirasakan hingga beberapa waktu ke depan, kata Ben Witjer.
(T.KR-MAK/A035/P003)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010