Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asingJakarta (ANTARA) - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," ujar Menteri Suharso saat wawancara daring bersama ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menteri Suharso mengatakan pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.
“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso.
Suharso mengatakan bahwa sudah lumayan banyak investor swasta yang mendatanginya dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
“Nama pasti sudah ada tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan, saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya rame rame satu grup, itu kan menarik,” ungkap dia.
Selain itu, Menteri Suharso mengatakan skema pendanaan pembangunan IKN masih dalam pembahasan dan proporsi pembiayaan masih dinamis. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap
“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” ujarnya.
Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.
Baca juga: Menteri PPN : Ibu kota baru bantu geliatkan ekonomi
Baca juga: Bappenas targetkan RUU IKN dibahas pada Mei, setelah DPR reses
Baca juga: Bappenas: Pembangunan istana negara di ibu kota baru rampung 2024
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
