KOI tingkatkan komunikasi soal regulasi kuota tamu negara di Olimpiade

Jakarta (ANTARA) - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) meningkatkan komunikasi dengan dengan Panitia Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade 2020 Tokyo (TOGOC) terkait pembatasan tamu luar negeri yang dilakukan pemerintah Jepang saat Olimpiade nanti.

Regulasi tuan rumah dibutuhkan sebagai acuan KOI dalam menyosialisasikan kebijakan akreditasi kepada cabang olahraga (cabor) hingga pejabat negara.

"Kebijakan TOGOC dan IOC (Komite Olimpiade Internasional) terkait tamu dari luar negeri memang memiliki batasan-batasan. Kami masih menunggu kebijakan resmi mereka, khususnya terkait kuota yang diberikan untuk pejabat negara," kata Sekretaris Jenderal KOI Ferry Kono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara merapatkan pintu bagi tamu asing, termasuk Jepang. Pemerintah Negeri Sakura, TOGOC dan IOC juga telah mengumumkan kebijakan larangan penonton luar negeri pada pesta olahraga empat tahunan paling bergengsi sedunia itu.

Kebijakan tersebut juga mempengaruhi kuota akreditasi untuk pasangan anggota IOC (spouse IOC member). Khusus untuk Olimpiade Tokyo, pasangan anggota IOC tidak diizinkan datang sebagaimana penyelenggaraan Olimpiade sebelumnya.

Hal itu diputuskan setelah TOGOC dan IOC membatasi akreditasi hanya untuk mereka yang memiliki "peran penting dan operasional" dalam kompetisi multievent tersebut.

Kebijakan itu juga dipastikan akan mempengaruhi akreditasi VIP yang diperuntukkan bagi tamu negara.

"Kami harus mengikuti kebijakan yang dibuat karena orang-orang yang bisa masuk Jepang sangat terbatas. Sampai saat ini, yang sudah pasti itu untuk dignitaries, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Selebihnya kami masih menunggu kepastian kuota akreditasi untuk pejabat lainnya," ujar Ferry.

Dia menambahkan KOI saat ini terus meningkatkan komunikasi guna mempertanyakan kejelasan dari regulasi tersebut.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima KOI, pembahasan terkait kuota tamu negara itu kemungkinan baru dibahas oleh IOC dan TOGOC pada akhir April.

"Tentu kami tetap aktif bertanya kepada IOC tentang regulasi ini, khususnya bagi para dignitaries serta NOC Family. Di satu sisi kami harus menghormati kebijakan pemerintah Jepang terkait siapa saja yang bisa masuk ke sana. Kami berharap bisa mendapat kelonggaran, meski apa pun keputusannya nanti tetap harus kami patuhi," tutur Ferry.

Olimpiade Tokyo dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Ini merupakan pesta Olimpiade edisi ke-32 dan sekaligus menjadikan Jepang sebagai negara Asia pertama yang menyelenggarakan pesta olahraga paling bergengsi empat tahunan itu sebanyak dua kali.

Sampai dengan saat ini, Indonesia setidaknya telah mengantongi 13 tiket untuk tampil di Olimpiade. Empat tiket didapat oleh sprinter Lalu Muhammad Zohri, penembak Vidya Rafika Rahmatan Toyyiban (50m rifle 3 position putri), serta dua kuota entry-by-number untuk panahan putra dan putri.

Dua tiket lainnya berpotensi digenggam lifter Eko Yuli Irawan (61 kg putra) dan Windy Cantika (49 kg putri). Mereka masuk dalam posisi aman rangking “Road to Tokyo” Federasi Angkat Besi Internasional (IWF). Angkat besi Indonesia kemungkinan juga akan menambah lifter di Tokyo karena kualifikasi baru akan ditutup Mei 2021.

Cabang olahraga lainnya yang berpotensi merebut tiket ke Olimpiade Tokyo, yaitu bulu tangkis. Saat ini setidaknya sudah ada tujuh nomor yang masuk dalam daftar aman perburuan poin "Road to Tokyo," yaitu tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu, ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan serta ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Bulu tangkis Indonesia juga membuka peluang mendapatkan tambahan tiket mengingat perburuan poin "Road to Tokyo" masih berlangsung. Sementara penghitungan poin baru akan ditutup pada 1-6 Juni dalam ajang Singapore Open.