Bappenas targetkan RUU IKN dibahas pada Mei, setelah DPR reses

DPR kan akan reses, bulan Mei (DPR) baru masuk. Mungkin setelah reses, baru surpresnya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR bisa dimulai pada Mei.

“DPR kan akan reses, bulan Mei (DPR) baru masuk. Mungkin setelah reses, baru surpresnya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat wawancara daring bersama ANTARA di Jakarta, Rabu.

Suharso menjelaskan saat ini naskah akademik RUU IKN telah mencapai tahap final dan menunggu presiden melayangkan draf dan surpres kepada DPR. Ia pun optimistis pembahasan RUU IKN akan berlangsung cepat

“Saya kira dan mudah-mudahan tidak akan lama karena hanya 34 pasal. Undang-undang Cipta Kerja yang ribuan saja bisa diselesaikan dengan cepat, dalam waktu yang relatif bisa di concise (singkat),” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Baca juga: Pastikan lokasi istana negara, Menteri PPN akan kunjungi ibu kota baru

Bahkan jika diminta hitung sendiri, lanjut dia, RUU IKN bisa disahkan menjadi undang-undang dalam kurun waktu kurang dari 68 hari.

“Menurut saya, let’s say satu pasal bisa diselesaikan satu hari atau dua hari, jadi hanya 68 hari ya kalau saya katakan mudahnya,” ujar Kepala Bappenas.

RUU pemindahan IKN ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3) memaklumi kritikan tersebut.

Baca juga: Bappenas: Pembangunan istana negara di ibu kota baru rampung 2024

“Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan," kata Supratman.

Ia pun optimistis dengan dibentuknya pembiayaan lembaga investasi rencana pembangunan IKN tidak akan berjalan sulit.

"Kan masalahnya cuma satu terkait IKN ini, tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sudah sangat matang, satu satunya kendala yang kita miliki hanya proses pembiayaan. Kalau seandainya pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan barang ini akan sulit karena ruang fiskal kita sangat terbatas, apalagi di masa pandemi refocusing semua anggaran dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi," kata dia.

Baca juga: F-Demokrat beri catatan khusus terkait RUU IKN dan RUU BPIP

Baca juga: Pakar: Sejumlah pasal krusial perlu dimuat dalam RUU Ibu Kota Negara