Menteri PPN : Ibu kota baru bantu geliatkan ekonomi

Ini memberikan stimulan kepada swasta nasional untuk mau membangun dan mendapatkan manfaat dari situ. Sehingga tingkat produktivitas modal naik dan menjadi objek pajak yang baik

JAKARTA (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan membantu menggeliatkan ekonomi.

Suharso saat wawancara daring bersama ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan pembangunan ibu kota baru tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dan material sehingga akan mendorong pelaku industri bergerak.

“Ini kan membangkitkan backward linkages ke belakang. Industri yang tadinya bergerak di bawah kapasitas bergerak ke kapasitas efektifnya dan mendorong purcashe manager index naik,”kata Suharso.

Suharso mencontohkan efek domino dari pembangunan IKN terhadap perekonomian tanah air dengan kegiatan haji dan umroh yang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola perjalanan, penginapan hingga konsumsi. Begitu juga dengan pembangunan IKN yang akan membuat ratusan ribu orang pindah ke lokasi baru.

“Kita sudah punya pengalaman mengelola 200 ribu orang (saat haji), tapi kan tempat tinggal sudah ada, yang mau dituju sudah ada, sedangkan IKN yang mau dituju belum ada itu harus diadain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan pembangunan IKN merupakan lahan baru bagi para pengusaha untuk meningkatkan kembali produktivitas yang menurun akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah optimistis melalui pembangunan IKN yang termasuk pembangunan rumah sakit, universitas, perkantoran hingga lifestyle akan mendorong mobilitas yang besar.

“Ini memberikan stimulan kepada swasta nasional untuk mau membangun dan mendapatkan manfaat dari situ. Sehingga tingkat produktivitas modal naik dan menjadi objek pajak yang baik, berjalan juga dengan seterusnya,”jelasnya.

Ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai daktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.