Jakarta  (ANTARA News) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai bertindak tidak etis karena mengomentari urusan internal Partai Demokrat khususnya terkait masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati sebagai pengurus partai itu.

Penilaian tersebut dikemukakan Jaringan Nusantara (JN), organisasi pemuda pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Minggu.

"Hingga saat ini, keluarga besar PD tidak pernah mengomentari urusan internal rumah tangga partai lain," kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat JN Kevin Elfrianto.

Bahkan, lanjut Kevin Elfirianto, ketika Pramono Anung, tokoh alternatif yang disegani kaum muda dari berbagai kelompok, disingkirkan dari lingkaran elit PDI Perjuangan, maka pihaknya juga menahan diri untuk tidak berkomentar.

Sebelumnya, Megawati mempertanyakan penempatan Andi Nurpati dalam jajaran kepengurusan PD, padahal yang bersangkutan masih aktif di KPU.

"Dalam undang-undang sudah jelas, KPU harus netral bukan hanya lembaganya tapi juga anggotanya. Ini harus dipertanyakan kalau masuk partai. Yang bersangkutan harus keluar dari KPU," ujar Megawati menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Gerak Jalan Sehat "Pancasila 1 Juni 1945 untuk Indonesia"` di Jakarta, Minggu.

Andi Nurpati  mengatakan bahwa dirinya akan segera mengundurkan diri dari KPU setelah resmi menerima surat pengangkatannya sebagai anggota DPP Partai Demokrat.

Lebih lanjut Kevin menyatakan, bergabungnya Andi Nurpati dengan PD harus dihormati sebagai hak politik warga negara, dan kesediaan PD menempatkan Andi pada posisi penting dalam kepengurusan merupakan urusan internal partai itu.

"Tidak ada yang salah dengan bergabungnya Andi Nurpati ke PD," tandas mantan aktifis mahasiswa Yogyakarta itu.

Memang, kata Kevin, semestinya Andi Nurpati terlebih dulu menyatakan pengunduran dirinya dari KPU sebelum pengumuman kepengurusan PD.

Tapi, lanjutnya, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Andi. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seharusnya memastikan bahwa Andi sudah mengundurkan diri dari KPU sebelum susunan kabinet PD diumumkan ke publik.

"Entah mengapa, Anas yang kita kenal sebagai orang yang penuh kehati-hatian dalam mengumumkan kepengurusan tampak tergesa-gesa," katanya.

Dalam pandangan Kevin, ketidakhati-hatian Anas dalam mengumumkan susunan pengurus PD juga ditandai dengan masuknya figur-figur kontroversial seperti Johny Allen Marbun, Djufri, dan M Nazaruddin dalam kepengurusan PD sebelum ada klarifikasi atas posisi figur-figur tersebut dalam beberapa kasus hukum yang diduga melibatkan mereka.

JN meminta Dewan Pembina PD menggunakan haknya untuk mempertimbangkan pencopotan pengurus-pengurus yang dianggap bermasalah agar tidak mengganggu kinerja PD.(S024/011)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010