Bakesbangpol: Indeks Demokrasi Bali turun tapi masih baik

Denpasar (ANTARA) - Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Bali Ida Bagus Yudi Dananjaya SH MH, memaparkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali 2019 turun tapi masih baik.

"IDI merupakan alat untuk mengukur kualitas demokrasi. IDI Bali Tahun 2019 mencapai 81,38 poin dalam rentang 1-100 poin, dan poin itu turun 0,99 dibanding dengan IDI Bali Tahun 2019," katanya di Denpasar, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu saat mewakili Kepala Bakesbangpol Bali Gusti Agung Ngurah Sudarsana SH MH membuka FGD bertajuk "Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian IDI Bali" di Bakesbangpol Bali.

Dalam FGD yang menampilkan paparan dari BPS, KPU, Kelompok Ahli Pemprov Bali, dan akademisi serta dihadiri sejumlah pimpinan parpol di Bali itu, ia menjelaskan penurunan IDI Bali itu terjadi pada aspek kebebasan.

"Dalam aspek kebebasan sipil, IDI Bali menurun 4,12 poin, tapi dua aspek lain meningkat yakni aspek hak politik dan lembaga demokrasi, karena itu IDI Bali masih tetap masuk kategori baik, karena di atas 80 poin," katanya.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Bali Dedi Cahyono SE MA MSE dalam paparannya menegaskan bahwa IDI itu dinilai berdasarkan penelitian terhadap tiga aspek dengan 28 indikator.

"Sejak IDI dibuat pada tahun 2009 hingga 2018, IDI Bali menduduki peringkat ke-2 se-Indonesia setelah DKI Jakarta, jadi indeks demokrasi di Bali itu sangat baik," katanya.

Substantif
Namun, IDI Bali Tahun 2019 menurun 0,99 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yakni dari 82,37 poin (2018) menjadi 81,38 poin (2019). Penurunan itu membuat peringkat IDI Bali 2019 menjadi peringkat ke-4 setelah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Kepri dengan selisih tipis.

"Penurunan IDI Bali 2019 itu memang dikarenakan penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 4,12 poin yang terjadi akibat adanya ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan sekelompok masyarakat," kata Dedi Cahyono.

Dalam FGD itu, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan pihaknya akan berusaha meningkatkan IDI Bali Tahun 2020 dengan meningkatkan target partisipasi pemilih dari 83 persen menjadi 85 persen.

"Tidak hanya itu, kami juga akan meningkatkan kualitas demokrasi di Bali dengan berbagai gagasan, diantaranya TPS permanen, kartu pemilih seumur hidup, e-coklit, dan sebagaianya, sehingga data pemilih akan mudah ditelusuri dan dievaluasi," katanya.

Sementara itu, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali DR. Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, mengajak peserta "membaca" penurunan IDI Bali 2019 secara substantif, yakni melihat penyebab penurunan secara jujur dan instropeksi, lalu mencari solusi agar IDI kedepan meningkat lagi.

"Yang namanya demokrasi itu memang dinamis dan kalau menurun sedikit itu masih wajar, karena itu kita harus jujur dan melakukan instropeksi, apalagi demokrasi di Bali bisa nomer kedua se-Indonesia itu berarti luar biasa," kata pendiri dan penggagas FKUB yang kini me-nasional itu.

Senada dengan itu, akademisi dari Fisip Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar-Bali DR I Gede Wardana menyatakan demokrasi merupakan alat "general check up" untuk melihat perkembangan kesehatan seseorang, karena perbaikan demi perbaikan memang harus terus dilakukan, apalagi saat ini terjadi perkembangan digitalisasi dengan gelombang sangat kuat.