Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera KH Hilmi Aminuddin mengatakan koalisi permanen antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tidak selamanya tapi hanya dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dalam aturan perundang-undangan diamanahkan usia pemerintan di Indonesia paling banyak hanya dua periode, karena itu koalisi antara PKS dan PD yang mendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono hanya dua periode," kata KH Hilmi Aminuddin kepada pers di lokasi Munas PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu.
Hilmi menjelaskan, Presiden Yudhoyono sudah menawarkan koalisi permanen kepada PKS sejak sebelum terpilih sebagai Presiden yang kedua kalinya pada 1999.
Pada saat pembukaan Munas PKS, Kamis (17/6) kemarin, menurut Hilmi, dirinya hanya mengingatkan kembali kepada Presiden Yudhoyono soal koalisi permanen yang ditawarkannya dulu dan telah disambut baik oleh PKS.
Bagi PKS, kata dia, ukuranya, bukan untuk memberikan kepuasan kepada pengurus partai tapi untuk apakah koalisi itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kami menilai, koalisi permanen ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, sehingga PKS mendukung pemerintah melalui koalisi," katanya.
Menurut dia, keberadaan PKS pada sekretariat gabungan partai-partai pendukung pemerintah, karena hal itu merupakan impelementasi dari piagam politik yakni kontrak politik antara partai-partai dengan Presiden Yudhoyono.
Koalisi yang diikuti PKS, kata Hilmi, adalah koalisi reformis.
"Insya Allah koalisi reformis ini semakin kuat. Koalisi yang sangat detail, menggariskan apa yang harus dilakukan untuk membangun bangsa. Masyarakat tidak perlu khawatir koalisi ini menjadi kartel politik karena itu tidak benar," katanya.(*)
(T.R024/RR009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010