Menilik kesiapan vaksinasi gotong royong

Dalam Permenkes itu disebutkan bahwa pelaksanaan program vaksin gotong royong dilakukan oleh pihak swasta tanpa menggunakan vaksin program pemerintah, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan milik pemerintah agar tidak mengganggu program vaksinasi n

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 belum juga berakhir, dan vaksinasi menjadi solusi untuk segera mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) demi mengatasi pandemi tersebut.

Untuk membentuk herd community, Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181.554.465 jiwa atau 70 persen dari populasi Indonesia, dan untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sebanyak 426 juta dosis vaksin.

Melalui PT Bio Farma (Persero), pemerintah telah mengamankan stok bahan baku vaksin dan vaksin jadi dengan sejumlah pengembang vaksin yang totalnya mencapai 329,5 juta dosis.

Tidak hanya mengandalkan program pemerintah, dunia usaha pun ikut memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi mandiri melalui program vaksinasi gotong royong.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang salah satunya mengatur tentang program vaksin gotong royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh.

Dalam Permenkes itu disebutkan bahwa pelaksanaan program vaksin gotong royong dilakukan oleh pihak swasta tanpa menggunakan vaksin program pemerintah, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan milik pemerintah agar tidak mengganggu program vaksinasi nasional.

Menindaklanjuti Permenkes tersebut, pada 13 Maret 2021, holding BUMN bidang farmasi PT Bio Farma bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyepakati perjanjian kerja sama pelaksanaan program vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan swasta, beserta keluarga mereka.

Melalui kerja sama itu, Kadin akan melakukan pendaftaran terhadap perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dan mendata jumlah kebutuhan vaksin dalam program tersebut.

Berbekal data Kadin, Kementerian Kesehatan dapat menentukan jumlah total dari suplai vaksin yang harus diberikan kepada badan usaha swasta.

Proses distribusi vaksin akan dilakukan oleh Bio Farma dengan menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program vaksinasi gotong royong.

Pemerintah menargetkan program vaksinasi gotong royong bisa diikuti sebanyak 10,1 juta orang dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.

Tinggi peminat
Hingga 25 Maret 2021, Kadin mencatat perusahaan peserta program Vaksinasi Gotong Royong sudah mencapai lebih dari 17.387 perusahaan pendaftar dengan total 8,6 juta orang terdaftar.

"Jumlah pendaftar mengalami penambahan sejak tahap pertama pendaftaran dibuka. Hingga kini Batch 2 ditutup, total pendaftar mencapai sedikitnya 17.387 perusahaan dengan total vaksinasi mencapai 8.665.363 orang," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Setiap perusahaan padat karya bisa mendaftarkan vaksinasi untuk karyawan dan keluarga karyawannya mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu orang.

Tingginya minat vaksin mandiri ditunjukkan khususnya dari perusahaan-perusahaan padat karya dan perusahaan yang berada di zona merah. Antusias juga ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan dari sektor perbankan, manufaktur, tekstil, logistik dan sektor lainnya yang sudah mendaftar.

Program vaksinasi mandiri pun terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan tidak hanya diikuti oleh perusahaan menengah besar.

Dari pandangan dunia usaha, program vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain, seperti tes antigen dan PCR. Selain itu, vaksinasi karyawan diyakini dapat mengembalikan jumlah pekerja ke jumlah normal sehingga produktivitas ikut membaik.

"Perusahaan-perusahaan mengharapkan vaksinasi bisa segera dilaksanakan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita juga berharap iklim usaha segera pulih dan perekonomian dapat bergerak," kata Rosan.

Vaksin gotong royong yang diadakan oleh para pengusaha akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan dan buruh perusahaan.

Perusahaan dipastikan tidak akan membebankan kepada karyawan atau memotong upah untuk biaya vaksin. Perusahaan akan menggunakan dana sosial atau dana CSR maupun anggaran dari pos pembiayaan lainnya dalam operasional perusahaan.

Persiapan penuh
Menyusul minat pendaftar vaksinasi gotong royong yang tinggi, PT Bio Farma (Persero) harus menyiapkan sedikitnya 15 juta dosis vaksin untuk program vaksin mandiri tersebut.

Bio Farma pun tengah melakukan negosiasi dengan dua pengembang vaksin, yaitu Sinopharm asal China dan Moderna asal Amerika Serikat.

"Dari diskusi kami dengan mereka (Sinopharm), kami akan masukkan sekitar 15 juta dosis sampai kuartal II 2021. Sekarang kami sedang finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga sedang proses untuk mendapatkan EUA (Otorisasi Penggunaan Darurat) dari BPOM," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

Sementara itu, untuk vaksin Moderna, BUMN tersebut menyebut ada rencana untuk memasukkan sekitar 5,2 juta dosis vaksin tersebut ke Indonesia dan akan dimulai pada kuartal III 2021.

Jenis vaksin untuk program vaksinasi mandiri memang ditetapkan berbeda dengan program vaksinasi pemerintah sesuai dengan Permenkes 10/2020.

Kendati beda merek, Sinopharm menggunakan metode virus inactivated sama seperti Sinovac. Sementara Moderna menggunakan metode mRNA, yang membutuhkan cold chain khusus bersuhu -20 derajat Celcius. Akan tetapi, kedua vaksin itu sama-sama harus disuntikkan dua dosis pada setiap orang.

Bio Farma juga mencatat ada 806 fasilitas layanan kesehatan yang siap memfasilitasi program vaksinasi, terdiri atas 65 fasilitas kesehatan yang dimiliki jaringan Bio Farma, 504 fasilitas kesehatan di bawah PT Kimia Farma, dan 237 jaringan fasilitas kesehatan swasta.

"Kalau semua bisa dioptimalkan, ini akan sangat membantu. Kalau diasumsikan satu tenaga vaksinator bisa melakukan 75-100 vaksinasi sehari, dari vaksin gotong royong ini kita bisa lakukan sekitar 3-4 juta vaksinasi per bulan," ungkapnya.

Selain soal ketersediaan pasokan vaksinnya, holding BUMN farmasi juga telah mengembangkan sistem terintegrasi mulai dari produksi hingga rangkaian vaksinasi. Jaminan mutu vaksin yang diproduksi dan disalurkan ke masyarakat harus jadi prioritas utama.

Rencananya, Bio Farma akan bekerja sama dengan distributor swasta di samping menggunakan jasa distribusi vaksin dari anak perusahaan.

Tidak hanya itu, perseroan juga akan memanfaatkan teknologi IoT untuk memastikan mutu produksi, pengiriman hingga pelaksanaan vaksinasi.

Dengan semua persiapan yang dilakukan, termasuk strategi menggunakan vaksin yang berbeda dari program pemerintah, diharapkan program vaksin gotong royong dapat berjalan tanpa gangguan berarti.

Jika berjalan sesuai rencana, vaksin gotong royong akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dan ikut mendukung target terciptanya herd immunity untuk mengendalikan pandemi COVID-19.