Pemerintah Berkomitmen Ambil Keputusan Inalum

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berkomitmen untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi rakyat Indonesia terkait berakhirnya kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum dengan Jepang.

"Tentu kita akan mengambi keputusan sebelum jatuh tempo, yang paling menguntungkan bagi negara dan daerah, yang membawa manfaat-manfaat yang nyata karena kerja sama yang dahulu ada kritik-kritik," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyonpo di Istana Cipanas, Jawa Barat, Jumat, saat melakukan silaturahim dengan wartawan.

Menurut Kepala Negara, kerja sama pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun dan akan berakhir pada 2013.

"Pemerintah sedang mempersiapkan pascakerja sama, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan audit dulu sebelum kerja sama terhenti," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini masih memiliki dua opsi terkait dengan kelanjutan pengelolaan Inalum di Asahan Sumatera Utara.

"Opsi pertama, yakni seluruh pengelolaan dikelola oleh Indonesia melalui BUMN. Artinya kontrak kerja sama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang," kata Hatta, pekan lalu.

Kedua, pemerintah dengan Jepang tetap melakukan kerja sama. Hanya saja dengan opsi-opsi yang jauh lebih menguntungkan Indonesia.

"Misalkan soal "share majority"(mayoritas saham, red) di Indonesia, kemudian peningkataan kapasitas produksi dan penambahan pembangkit(tenaga listrik, red) ," kata Hatta.

Hingga saat ini Jepang dengan 12 perusahaan swasta di dalamnya memiliki mayoritas saham, yakni sekitar 59 persen, sementara Indonesia hanya sekitar 41 persen.

"Tentu kalau kita ambil opsi kerja sama share kita harus lebih besar," katanya.(*)
(T.G003*P008/R009)