"Saya menunggu, sebagaimana penghormatan saya kepada proses penegakan hukum yang tidak boleh saya intervensi," kata Presiden di Istana Cipanas, Jawa Barat, Jumat, dalam acara dialog dengan wartawan.
Menurut Kepala Negara, semua itu adalah domain dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
"Apakah MA meluluskan PK atau tidak. Kalau MA meluluskan PK maka kasusnya berhenti. Kalau tidak diluluskan maka SKPP tidak berlaku dan masuk solusi selanjutnya," katanya.
Kepala Negara mengatakan, di kalangan masyarakat luas telah beredar opsi deponering (mengesampingkan) dan upaya melanjutkan ke pengadilan.
Sebelum memilih opsi-opsi yang ada, kata dia, lebih baik terlebih dahulu menanti hasil keputusan MA.
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, terancam harus kembali melanjutkan perkara di pengadilan menyusul putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan SKPP dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tidak sah.
Putusan itu berarti mengabulkan permohonan pemohon praperadilan, Anggodo Widjojo.
Dalam gugatan itu, pihak termohon adalah Kejaksaan Agung (termohon I) dan Kepolisian RI (termohon II). Majelis hakim tunggal Nugraha Setiadji menyatakan, perbuatan termohon I mengeluarkan SKPP atas nama Bibit dan Chandra merupakan perbuatan melawan hukum.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan silaturahmi dengan para wartawan yang bertugas di Istana Presiden selama satu hari penuh.
Acara silaturahmi itu diisi dengan berbagai kegiatan antara lain olahraga bersama, penanaman pohon dan dialog.
Seluruh keluarga Presiden, baik Agus Harymurti, Edhie Baskoro, Anissa Pohan dan cucu Presiden Almira Tungga Dewi Yudhoyono ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Tampak pula mendampingi Presiden, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Seskab Dipo Alam.(*)
(T.G003/S027/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
