Cipanas (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat memahami rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik untuk pelanggan di atas 450 watt agar beban anggaran dalam APBN tidak terlalu berat sehingga bisa dialokasikan bagi pembangunan di sektor lainnya.
"Untuk masalah TDL, APBN kita hampir sepertiganya habis untuk subsidi dan membayar bunga utang. Anggaran kita 2010 dari Rp1.126 triliun dengan pendapatan Rp992 triliun terjadi defisit Rp133 triliun," kata Presiden saat bersilaturahmi dengan wartawan di Istana Cipanas, Cianjur, Jumat sore.
Presiden mengatakan, bila pemerintah tidak mengambil langkah untuk mengurangi subsidi, bisa dipastikan beban anggaran dalam APBN akan sangat berat sehingga biaya untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan akan terganggu.
"Sepertiga anggaran habis untuk subsidi sebesar Rp201 trilun atau seperlima dari APBN. Itu terdiri dari subsidi BBM dan Elpiji Rp90 triliun, listrik Rp55 triliun, belum subsidi pupuk dan lain-lainnya sehingga sekarang total untuk subsidi Rp201 triliun. Bila ini bertambah terus, maka APBN kita bisa jebol," katanya.
Oleh karena itu, sejalan dengan pengamatan pemerintah, maka setelah memperhatikan daya beli masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian secara terbatas terhadap TDL.
"Akan dilakukan penyesuaian secara terbatas dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen antara alain pengguna listrik berdaya 450 watt sementara selebihnya akan naik rata-rata 10 persen," katanya.
Ketika disinggung kenaikan TDL dapat menyebabkan kenaikan harga, Presiden mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Namun berdasarkan hitung-hitungan sejumlah universitas terhadap ongkos produksi barang, kenaikan TDL itu tidak akan menyebabkan harga barang melonjak tinggi.
"Mari kita hitung baik-baik, contohnya komponen listrik dalam biaya produksi di perusahaan tekstil hanya 4,6 persen maka bila TDL dinaikkan 12 persen saja tentu hanya naik komponen listriknya saja. Akan terjadi kenaikan namun seharusnya masih dalam batas rasional," katanya.
Kepala Negara menjelaskan rencana kenaikan TDL sebetulnya akan diberlakukan pada awal 2010 namun karena perkembangan perekonomian dinilai belum memungkinkan dan ada sejumlah langkah untuk merapikan sektor listrik maka rencana kenaikan TDL baru dilakukan pada pertengahan 2010.
Presiden menegaskan, bila terjadi kenaikan harga barang yang diluar perhitungan mekanisme itu atau sangat tidak wajar, pemerintah akan menggunakan sistem yang dimiliki untuk meredam gejolak. Disisi lain, pemerintah bersama otoritas moneter dan perekonomian akan memastikan daya beli masyarakat sebanding dengan kenaikan harga.
Pertemuan antara Presiden dengan wartawan di Istana Cipanas juga dihadiri oleh Ibu Negara dan keluarga presiden. Sementara menteri yang mendampingi antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, dan Panglima TNI Djoko Santoso.(L.P008*G003/H002)*
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2010
