Pemerintah tetap prioritaskan vaksin COVID-19 untuk lansia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan vaksin untuk lansia, meski saat ini ada pembatasan suplai vaksin COVID-19.

"Terkait dengan keterbatasan dari suplai vaksin, prioritas mesti kami perjelas. Kami membagi proritas berdasarkan risiko terpapar dan data yang ada di kami menunjukkan dari 1,5 juta yang sudah terpapar (pasien) yang lansia atau yang berusia di atas 60 tahun hanya 10 persen, tapi dari 100 persen yang wafat, lansia itu 50 persen," kata Budi Gunadi di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Artinya, menurut Budi Gunadi, masyarakat berusia lanjut memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19.

"Kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang wafat untuk non-lansia hanya sekitar 10 persen dari total yang masuk, tapi kalau lansia hampir tiga kali," ujar Budi Gunadi.

Sementara dari tingkat fatality rate di Indonesia rata-rata 2,78 persen, namun untuk lansia fatality rate-nya justru empat kali lipat.

"Sehingga bapak ibu di atas 60 tahun adalah orang-orang yang paling rentan, paling rawan untuk terkena dan wafat. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini, kami arahkan agar vaksin disuntikkan, terutama untuk para lansia," ucap menkes.

Untuk sisa vaksin yang masih ada, katanya, akan diberikan kepada guru.

"Karena memang rencananya semua guru akan divaksinasi sampai Juni, supaya Juli kita mulai bertahap bisa sekolah dibuka," kata Budi Gunadi.

Budi Gunadi juga meminta masyarakat agar tetap menjaga disiplin protokol kesehatan, khususnya saat liburan panjang.

"Jangan sampai ada liburan panjang yang selalu terbukti secara empiris meningkatkan 30-50 persen, bahkan ada beberapa saat sampai 100 persen. Itu kita hindari sehingga rakyat tidak merasa letih kalau kemudian kasusnya naik lagi, kemudian kita harus mengerem kegiatan. Lebih baik kita perlahan-lahan membuka dan menggunakan protokol kesehatan dalam PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro, karena sudah terbukti bisa menjaga laju penularan dan bisa kita kendalikan," katanya.

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap satu adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada tahap dua dengan waktu pelaksanaan pada Januari-April 2021 yang menjadi sasaran adalah petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam tahap dua ini pemerintah juga menargetkan kelompok usia lanjut yang berusia di atas 60 tahun

Pada tahap tiga dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 adalah untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi.

Tahap empat dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 ditujukan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Sebelumnya diketahui pada 25 Maret 2021 sebanyak 16 juta vaksin COVID-19 merek Sinovac telah tiba di Indonesia.

Pengiriman tersebut adalah yang keenam kalinya sejak kedatangan pertama pada 6 Desember 2020 (1,2 juta vaksin), pada 31 Desember 2020 (1,8 juta vaksin), pada 12 Januari 2021 (15 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Februari 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Maret 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin) dan pada 25 Maret 2021 (16 juta bahan baku dosis vaksin) sehingga total Indonesia telah memiliki 54 juta dosis vaksin Sinovac.

Sementara untuk merek vaksin AstraZeneca telah datang 1.113.600 dosis pada 8 Maret 2021.

Pemerintah menargetkan 11,7 juta dosis AstraZeneca datang secara bertahap hingga Mei 2021 sebagai hasil kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility. Fasilitas tersebut merupakan kerja sama pengembangan vaksin antara Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan GAVI.