Staf Khusus Presiden Tangani Konflik Angkasa Pura

Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana diminta untuk menangani konflik di PT Angkasa Pura (AP) I, khususnya mengklarifikasi kebenaran kasus pelanggaran hak-hak karyawan di perusahaan pelat merah itu.

"Presiden meminta Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) aktif melakukan mediasi atas konflik semacam ini, sehingga tercapai perdamaian," kata Liaison Officer SKP BSB Yanno Nunuhitu di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, kasus pemecatan, kriminalisasi, dan mutasi aktifis Serikat Pekerja AP I yang hingga kini masih berlarut-larut dikhawatirkan bakal menjadi topik pembicaraan Presiden Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat Presiden AS itu berkunjung ke Jakarta, September nanti.

Amnesti Internasional telah meminta kepada Obama agar memasukkan topik tersebut dalam pembicarannya dengan Yudhoyono.

Lembaga hak asasi manusia dunia itu juga telah menyurati pemerintah Indonesia perihal kasus itu.

Menurut Yanno, informasi yang selama ini berkembang menyebutkan bahwa direksi mengabaikan tuntutan kesejahteraan karyawan, termasuk tuntutan mengenai keberadaan pensiun karyawan.

"Kami sendiri juga merasa tersentuh jika benar bahwa karyawan sebuah perusahaan pengelola bandar udara, yang memiliki kaitan erat dengan keselamatan masyarakat, belum sejahtera hidupnya," katanya.

Karena itu, hari ini, KP BSB memanggil karyawan korban pemecatan dan mutasi untuk dimintai keterangan.

Menurut karyawan, lanjut Yanno, awalnya mereka menuntut agar perusahaan memberikan tunjangan hari tua atau dana pensiun, namun karena ditolak direksi, dua tahun lalu mereka menggelar pemogokan.

"Lalu, aktivis-aktivis serikat pekerja ditindas, dipecat, dikriminalisasi, atau dimutasi. Proses pembelaan dan perundingan yang telah dilakukan selama dua tahun belum bisa melunakkan ego direksi," katanya.

Dalam waktu dekat, SKP BSB juga memanggil direksi PT AP I dan Dirjen Perhubungan Udara untuk didengar keterangannya.

"Kami minta direksi menghormati perundingan yang masih berlangsung. Jangan sampai karena soal Angkasa Pura, seluruh anak bangsa menanggung malu di dunia internasional. Kami tak mau membiarkan Obama membicarakan isu ini," kata Yanno. (*)(S024/R009)

20 Juni 2010

Direksi Angkasa Pura itu seperti apa sih??? kok masalah begitu aja tidak bisa menyelesaikan sampai 2 tahun, Dengan surat amnesti Internasional berarti ada Indikasi pelanggaran Ham yang dilakukan oleh Direksi Angkasa Pura,Kalau begitu ceritanya Direksi Angklasa pura harus dipecfet dari jabatannya, bikin malu bangsa aja.

0 0 Balas LaporkanHapus
16 Juni 2010

Kami sudah mengetahui perjuangan kawan-2 SP Angkasa Pura I sudah lama. Apa yang dilakukan oleh Direksi Angkasa Pura I sangat tidak pantas karena dilakukan oleh Direksi sebuah BUMN ternama yang selalu untung besar. Syukurlah kalau Bapak SBY menaruh perhatian pada kasus ini. Sudah saatnya kawan-2 SP Angkasa Pura I menikmati kebebasannya. Kami tunggu realisasinya Pak Presiden.

0 0 Balas LaporkanHapus