Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk mencetak para pemimpin di semua tingkatan yang melaksanakan janji politiknya kepada masyarakat.
Dia mengatakan mulai dari di tingkat kabupaten (bupati), di tingkat kota (wali kota), di tingkat provinsi (gubernur), hingga tingkat nasional (presiden).
"Pemimpin-pemimpin yang kami cetak ini adalah yang bertanggung jawab untuk memenuhi janji partai kepada masyarakat. Tugas parlemen adalah mendukung dari kegiatan wali kota, bupati dan gubernur dalam melakukan perubahan percepatan bagi pembangunan warganya," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat mengadakan pertemuan dengan DPD dan DPC Partai Gerindra se-Kalimantan Timur, Sabtu (3/4).
Baca juga: Survei Polmatrix: PDIP-Gerindra pimpin elektabilitas parpol
Baca juga: Gerindra: Aksi bom bunuh diri di Makassar bentuk sikap intoleran
Baca juga: DPR pertanyakan badan pangan nasional yang belum terbentuk
Muzani menjeaskan salah satu gagasan ketika Partai Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008 yaitu bagaimana Indonesia menjadi negara yang makmur karena dianugerahi alam begitu kaya.
Namun menurut dia, pada realitanya masih banyak ditemukan paradoks dengan kehidupan rakyat dan bangsanya, seperti masih ada kemiskinan dan kesenjangan sosial di mana-mana.
"Kita sebagai anak bangsa merasa terpanggil untuk ikut bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Maka lanjutlah Gerindra sebagai gerakan partai politik, untuk membantu dan berjanji kepada masyarakat bahwa partai ini bisa dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mempercepat mencapai tujuan proklamasi," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan Gerindra sebagai partai politik maka cara-cara dalam berjuang untuk mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan cara-cara politik.
Dia mencontohkan meraih kekuasaan di tingkat pusat, harus meraih kepercayaan di tingkat nasional, meraih kepercayaan di tingkat provinsi yaitu harus meraih kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten.
"Pilkada pada 9 Desember 2020 adalah meraih sebanyak-banyaknya kepercayaan rakyat untuk mempercayai calon pilkada kita baik di tingkat gubernur maupun kabupaten kota," katanya
Di Provinsi Kalimantan Timur hasil pilkada ada dua kepala daerah dari Gerindra yang dinyatakan menang oleh KPU yakni Boni di Mahakam Ulu dan Andi Harun di Samarinda.
Muzani mengatakan, proses demokrasi terpilihnya Wali Kota Samarinda Andi Harun di Pilkada Samarinda 2020 bisa menjadi panutan proses demokrasi Partai Gerindra yang dipercaya masyarakat.
Menurut dia hal tersebut adalah sebuah hasil demokrasi ketika rakyat memilihnya sebagai calon pemimpinnya karena proses demokrasi adalah sebuah cara yang diikuti dan setujui dalam negara demokrasi untuk mendekatkan antara rakyat dengan pemimpinnya.
"Ketika Andi Harun menjadi wali kota yang diusung Partai Gerindra, tugas dia adalah bagaimana menyelesaikan masalah di Samarinda seperti sampah, macet, dan banjir. Dan ketika persoalan itu pelan-pelan mulai terurai meski belum tuntas, itu adalah bagian dari janji yang kita berikan kepada rakyat untuk diselesaikan," katanya.
Muzani mengingatkan agar para pemimpin tidak menggunakan cara-cara instan untuk meraih kepercayaan rakyat karena menyebabkan rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
