Kadin Bentuk Tim Advokasi Kaji Kenaikan TDL

Surabaya (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia segera membentuk tim advokasi untuk mengkaji rencana kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan pemerintah.

"Pembentukan tim advokasi ini merupakan wujud nyata dari Kadin yang mewakili jerit hati masyarakat sebagai konsumen energi listrik," kata Wakil Ketua Kadin, Wishnu Wardhana, di Surabaya, Selasa.

Ditemui di sela-sela kunjungan ke kantor Kadin Jatim, dia mengemukakan permasalahan tarif dasar listrik (TDL) juga sangat sensitif bagi sejumlah pelaku usaha karena kenaikan tarif tersebut akan menambah beban operasional.

"Jika pemerintah menaikkan TDL sekitar 10 persen, biaya produksi diperkirakan akan naik menjadi 33 persen dan bisa menimbulkan biaya tinggi," kata pria yang sedang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin tersebut.

Wisnu Wardhana menambahkan tim advokasi bentukan Kadin akan berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas besaran kenaikan TDL.

"Kebijakan kenaikan tarif dasar listrik harus disesuaikan dengan kemampuan pasar dan diterima masyarakat maupun pengusaha, serta tidak merugikan PLN," ujarnya.

Menurut dia, permasalahan energi listrik sangat kompleks mengingat pernah ada usulan untuk pemberian insentif, tetapi pemerintah tidak berani menanggung risiko.

"Akibatnya, sampai sekarang permasalahan energi listrik selalu bias dan tidak bermuara pada solusi yang meringankan beban masyarakat," katanya menambahkan.

Untuk itu, Wisnu Wardhana menyarankan kepada pemerintah untuk fokus terhadap keberhasilan mewujudkan konversi energi diesel menjadi batu bara.

"Apalagi, tarif listrik saat memakai batu bara diyakini lebih murah daripada menggunakan diesel," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM, J. Purwono, mengatakan pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tarif dasar listrik setelah Komisi VII DPR menyetujui rincian besaran tarif listrik.

"Tarif dasar listrik dengan kenaikan rata-rata 10 persen bisa diberlakukan 1 Juli 2010," katanya usai rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Selasa. (*)

(T.D010/R009)