Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Sulawesi Selatan Bahar Ngitung mengatakan pihaknya meminta agar revisi Keputusan Presiden 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mengakomodir kepentingan daerah.
"Kita ingin revisi Keppres 80/2003 juga memberikan perhatian kepada pengusaha daerah, jangan sampai nanti semuanya dari Jakarta, maka pengusaha lokal akan tergusur, dan tentunya nanti juga akan bepengaruh ke perekonomian lokal," katanya di Jakarta, senin.
Ia mengkhawatirkan akan terjadinya ekspansi besar-besaran pengusaha dari Jakarta ke daerah yang membuat banyak pengusaha lokal nantinya akan bangkrut.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal itu ke pada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat DPD dengan Bappenas di DPD.
Sementara itu, Sekreatris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara yang profesional sehingga memperoleh efektifitas yang tinggi.
Untuk itu usulan untuk memberikan fasilitas tertentu pada pengusaha di Daerah sulit untuk diterima. "Jadi dengan adanya kompetisi maka akan memperoleh manfaat bagi pemerintah. di rea yang terbuka kita mempersyaratkan harga yang lebih kompetitif," katanya.
Namun demikian, menurut dia, dalam revisi keppres 80/2003 tersebut lebih mendorong adanya preferensi kepada produk lokal tetapi tidak membatasi.
Ia berpendapat, dengan adanya kompetisi tersebut justru mendapatkan harga yang kompetitif dan lebih meningkatkan manfaat. Ia pun yakin, para pemenang tender tetap akan lebih banyak menggunakan produk lokal.
"Contohnya kalau bangun gedung yang menang dari Jakarta, kan pasti pasirnya juga dari daerah tersebut dong, nggak mungkin dari Jakarta, lebih mahalkan. Jadi tidak serta merta terus semuanya nanti dari Jakarta," katanya.
Sementara itu, sampai saat ini revisi Keppres 80/2003 belum ditandatangani oleh Presiden meski draftnya telah selesai.(*)
(T.M041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
