PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Senin mengecam kerusuhan berdarah di Kyrgyzstan dan mendesak agar kembali kepada undang-undang dan peraturan untuk mengatasi perselisihan secara damai.

Ke-15 duta besar anggota DK "mengecam terus berlangsungnya aksi kekerasan" itu dan menyerukan agar "tenang, dan kembali kepada penegakan hukum serta peraturan, selain memecahkan secara damai pertikaian-pertikaian yang ada," menurut Duta besar Meksiko, Claude Heller.

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan terakhir di republik Asia Tengah itu, para anggota juga menandaskan keinginan "untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan," katanya.

Pada Senin pagi, Uzbekistan memerintahkan menutup perbatasannya untuk membendung pengungsi yang melarikan diri dari kerusuhan di Kyrgyzstan, tempat pasukan pemerintah dituduh membantu geng-geng membantau suku Uzbekistan.

Etnis Uzbeks dan Tajiks telah meluber ke Uzbekistan dalam empat hari pertumpahan darah di sekitar kota-kota selatan Osh dan Jalalabad, yang menurut pihak berwenang telah menewaskan sedikit-dikitnya 138 orang dan melukai 1.761 orang.

Kerusuhan meledak Jumat di Osh ketika geng-geng etnis Kyrgyzstan mulai menyerang pertokoan dan perumahan etnis Uzbekistan, mencuatkan ketegangan antara dua kelompok dominan di wilayah yang telah bermusuhan selama satu generasi.

Kerusuhan itu terjadi dua bulan setelah Presiden Kyrgyzstan, Kurmanbek Bakiyev, ditumbangkan dalam pemberontak populer. Kubu pertahanan Bakiyev berada di Kyrgyzstan selatan.

Juga pada Senin, Navi Pillay, Komisioner Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB, menyerukan terhadap penguasa Kyrgyzstan agar bertindak tegas untuk menghentikan bentrokan yang dia catat tampaknya akan "dikompori, ditargetkan dan direncanakan dengan baik."

Dia menyerukan kepada Uzbekistan dan Tajikistan agar bersedia menerima para pengungsi.

Sementara itu kantor Komisi Tinggi PBB soal Pengungsi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan pengiriman bantuan pasokan dan staf yang berpengalaman mengatasi keadaan darurat, untuk membantu pendatang-pendatang baru di Uzbekistan.

Diperkirakan lebih dari 100.000 orang kini telah berada di wilayah Uzbekistan.
(H-AK/B002)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010