Ketua DPD RI dorong peningkatan produksi jahe untuk hentikan impor

Setiap kabupaten memiliki dinas pertanian yang dapat secara cepat merespons kebutuhan pasar terhadap jahe

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong peningkatan produksi jahe agar dapat menghentikan impor komoditas tersebut.

"Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap impor jahe. Permintaan pasar terhadap jahe cukup tinggi. Sayang hal ini tidak diimbangi penambahan produksi. Inilah alasan akhirnya jahe diimpor. Tapi, tentu keputusan ini tidak mendukung kemakmuran petani kita," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah telah mengimpor 24,4 ribu ton jahe pada 2020 dan 2021.

Jumlah tersebut terdiri atas 17.893,6 ton jahe yang diimpor dari 79 perusahaan sepanjang tahun lalu dan 6.524,2 ton jahe yang diimpor dari 46 perusahaan pada tahun ini.

La Nyalla yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah sigap dalam menghadapi permintaan pasar.

"Di Indonesia, setiap kabupaten memiliki dinas pertanian yang dapat secara cepat merespons kebutuhan pasar terhadap jahe. Hal ini menjadi kesempatan bagi petani untuk memiliki penghasilan saat masa pandemi. Jadi sekali lagi, orientasi impor harus terus dievaluasi," katanya.

Menurutnya, hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang memiliki peluang-peluang memproduksi jahe atau tanaman lainnya yang mampu ditingkatkan, jika tren permintaan pasar meningkat.

Senator asal Jawa Timur tersebut menambahkan bahwa di Indonesia sebenarnya setiap jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik, meskipun memang ada sebagian komoditas yang memang harus ditutupi dengan impor.

"Ini sebenarnya keuntungan buat kita. Indonesia sudah disediakan alam yang subur, tinggal kita mengolahnya dengan maksimal, dengan pendekatan inovasi kombinasi bioteknologi, dan otomasi. Yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus hadir ," kata dia.

LaNyalla meminta pemerintah kabupaten untuk menggerakkan petani memproduksi berbagai jenis tanaman dan pangan yang cocok dan sesuai dengan wilayahnya.