PDIP dan PKS Tolak Kenaikan TDL

Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik yang diusulkan pemerintah.

Kedua partai tersebut menilai lebih baik dilakukan optimalisasi efisiensi dalam ongkos produksi maupun belanja bahan baku.

"Kalau pemerintah naikan lagi angka TDL baru, FPDI-P tak setuju, kami lebih utamakan optimalkan dulu efisiensi dalam ongkos produksi dan belanja bahan baku," kata ketua DPP PDI-P Effendi Simbolon di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Effendi menjelaskan, dalam pembahasan RAPBN-P 2010, PDI-P memahami hitung-hitungan pemerintah yang kemungkinan kenaikan TDL untuk pelanggan diatas 1.200 Kwh.

Namun, tambahnya, untuk golongan 6.300 kwh harganya sudah diatas keekonomian.

"Jadi kita lebih menginginkan dilakukan efisiensi terlebih dahulu karena kita melihat begitu kuatnya kartel pemasok (BBM) yang menguasai belanja bahan baku," kata Effendi yang juga wakil ketua komisi VII DPR.

Effendi menambahkan, ongkos produksi per satu kwh jika menggunakan gas adalah sebesar enam sen, sementara jika menggunakan BBM nilainya sebesar 25 sen.

"Seharusnya pemerintah menetapkan penggunaan gas untuk listrik BBM. Ini kartel pemasok. Apa perlu kita bongkar kartel ini," kata Effendi.

Selama ini penggunaan BBM untuk memproduksi listrik menyedot subsidi sebesar Rp56,1 triliun. Sementara jika menggunakan gas hanya akan menghabiskan subsidi Rp15 triliun.

"Ini pemborosan Rp35 triliun, tapi pemerintah seolah tutup mata," katanya.

Karena itu, tambah Effendi, jika TDL dinaikan hanya akan menambah keuntungan kartel pemasok BBM dan tidak menyelesaikan masalah.

PKS

Hal yang sama diungkapkan anggota komisi VII dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi yang menyatakan, partainya secara resmi menolak kenaikan TDL.

"PKS secara resmi menyatakan kenaikan TDL kita tolak. PKS juga resmi sampaikan nota keberatan," kata Achmad.

Menurut Achmad, PKS lebih menyarankan dilakukan efisiensi terlebih dahulu.

"Dilakukan efisiensi terlebih dahulu. Ini harus dibuktikan betul," katanya.

Ketika ditanyakan kemungkinan adanya kartel pemasok BBM, Achnad mengaku kemungkinan seperti itu ada.

"Kalau mau (diselesaikan) sebenarnya bisa," kata Achmad.

(T.J004/R018/S026)