Bangkok (ANTARA News) - Kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesti Internasional Sabtu mengimbau perdana menteri Thailand untuk menjamin dilakukannya penyelidikan independen dan netral atas kerusuhan baru-baru ini dan mencabut status darurat negara secepatnya.
Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva telah membentuk komisi penyelidikan yang dipimpin oleh seorang mantan jaksa agung untuk memeriksa 90 orang yang tewas, setelah bentrokan antara angkatan bersenjata dan pengunjukrasa "Baju Merah" yang anti-pemerintah.
"Independen adalah faktor terpenting untuk kredibiltas suatu penyelidikan," tulis pejabat Sekjen Amnesti, Claudio Cordone.
Dia menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan bebas dari pengaruh pihak lain dalam bentrokan itu.
"Investigasi harus juga netral, termasuk tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM oleh kedua pihak."
Unjukrasa Baju Merah, dibubarkan pada 19 Mei oleh aksi penumpasan yang dilakukan pihak militer terhadap pusat tenda kampanye mereka di Bangkok tengah, yang memicu meletusnya kekerasan yang juga menyebabkan sekitar 1.900 orang terluka.
Kanit Nanakorn, yang memimpin investigasi, mengatakan tujuannya adalah untuk membentuk fakta-fakta dari pada mencari siapa yang bertanggungjawab.
Namun Amnesti dalam suratnya menyerukan, penyelidikan akan dilakukan dengan pandangan "untuk memulai penuntutan terhadap para pelaku yang dituduh melanggar HAM", yang dikatakan bahwa hal itu jelas dilakukan oleh pasukan keamanan dan para pemrotes.
Pemerintah membela penggunaan tentara bersenjata, dengan mengatakan bahwa mereka hanya berwenang menembak dengan peluru tajam sebagai tembakan peringatan, dalam rangka mempertahankan diri atau melawan "teroris" yang dituduh menghasut pemberontakan. (ANT/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
