Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Polri meningkatkan pengawasan dan pengamanan di berbagai objek vital dalam rangka menciptakan rasa aman.
"Polri harus meningkatkan pengawasan ke objek vital dalam rangka menciptakan rasa aman," kata Azis kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Langkah itu menurut dia agar tidak lagi terjadi peristiwa teror seperti di depan Gereja Katedral Makassar, Mabes Polri, dan kebakaran di kilang minyak Pertamina di Balongan, Jawa Barat.
Baca juga: Presiden Jokowi: Semua harus bersatu melawan terorisme
Baca juga: Kosgoro 1957 sebut aksi terorisme tak bisa dianggap remeh
Baca juga: Pengamanan ketat di Mabes Polri masih diberlakukan pascapenembakan
Selain itu dia mengajak masyarakat dan "stakeholder" untuk dapat membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi maraknya aksi teror yang diduga dilakukan jaringan terorisme.
"Semua harus terlibat dalam memutus sel sel baru jaringan terorisme, bukan hanya dibebankan kepada aparat Kepolisian, TNI dan BNPT, namun seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan lapisan masyarakat untuk menjaga masuknya paham radikalisme di tengah masyarakat," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai peran pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi serta informasi pemahaman agama yang sesuai kaidah.
Langkah itu menurut dia diharapkan masyarakat dapat memilah terhadap pemahaman agama yang baik dan yang mengandung radikalisme yang kerap mengatasnamakan "jihad fisabillillah".
"Paham radikal sering menyelewengakan arti "jihad fisabillillah", menyukai adanya kerusuhan dan kebencian kepada pemerintah serta menginginkan terbentuknya negara khilafah. Jangan sampai ada ruang bagi para paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, karena sangat membahayakan bangsa," katanya.
Dia juga berharap pemerintah dapat mengedepankan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan selalu menyosialisasikan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
