Ketua DPD RI tolak izin impor otomatis

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak izin impor otomatis, dengan menyebut bahwa usulan tersebut perlu pendalaman kembali.

LaNyalla menyampaikan hal itu terkait usulan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menilai bahwa Indonesia membutuhkan perizinan impor otomatis atau automatic import licensing impor.

“Menanggapi isu perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import yang disampaikan CIPS, saya rasa perlu pendalaman lagi. Pasalnya ketahanan pangan sebaiknya tidak menggantungkan diri kepada impor," kata LaNyalla lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia adaah negara besar. Segala kebutuhan pangan dapat disediakan dan dikembangkan serta dibudidayakan.

"Jika perizinan impor dipermudah tanpa ada batasan kuota, hal itu jelas akan menghancurkan bangunan ketahanan pangan yang saat ini sedang kita kuatkan," jelasnya.

Selain itu, LaNyalla mengatakan, selama ini keputusan-keputusan strategis impor yang dikontrol melalui Quantitative Restrictions (QR), seringkali menuai kritik masyarakat dan dirasakan merugikan para petani.

"Bisa dibayangkan jika keran impor dipermudah syarat dan perizinannya, maka negara kita akan banjir pangan impor lalu bagaimana nasib pangan nasional kita?" ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan pemerintah harus fokus pada produksi lokal.

"Bahkan kita bisa surplus dan tak perlu bergantung pada impor," pungkasnya.
Baca juga: CIPS ingin kebijakan nontarif terkait biaya tetap impor dikaji ulang
Baca juga: PT Berdikari akan datangkan 420 ton daging sapi impor sebelum Lebaran