Kemenperin dukung penataan ekosistem logistik nasional

kita inginkan agar ongkos angkut dalam negeri kelak dapat jauh lebih murah daripada ongkos angkut luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mendukung penataan ekosistem logistik nasional, termasuk dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas sektor industri, guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga memacu perekonomian nasional.

“Hal tersebut sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Khayam menyampaikan hal itu pada acara FGD tentang Kebijakan Logistik Nasional terhadap Sektor IKFT di Tangerang.

FGD ini dihadiri 60 asosiasi industri di bawah binaan Ditjen IKFT Kemenperin, dengan menghadirkan pula narasumber diskusi dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan.

Dalam upaya memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Baca juga: Menko Luhut: 8 pelabuhan masuk Ekosistem Logistik Nasional tahun ini

Baca juga: Luhut: Ekosistem Logistik Nasional spektakuler, pangkas 17 layanan

“Misalnya, Presiden Jokowi secara khusus memberikan instruksi kepada Kemenperin untuk menyederhanakan proses bisnis serta mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kemenperin dengan Ekosistem Logistik Nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW),” paparnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas penataan Ekosistem Logistik Nasional tersebut, Khayam menyebutkan, sedikitnya ada tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform logistik swasta. Kedua, regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima.

“Untuk mendukung efektivitas kolaborasi tersebut, kementerian dan lembaga pemerintah harus menerbitkan regulasi yang efisien pula. Sistem elektronik dan regulasi yang efisien adalah dua hal yang saling membutuhkan,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR: Ekosistem logistik permudah perdagangan kala pandemi

Ketiga, dibutuhkan strategi penataan yang tepat. Presiden menyatakan bahwa peningkatan efisiensi kinerja logistik nasional sudah diupayakan 3-4 tahun lalu. Oleh karena itu, strategi yang akan diterapkan harus mampu secepatnya menunjukkan hasil yang dapat dinikmati.

Khayam optimitis, penataan Ekosistem Logistik Nasional diyakini dapat mendukung kinerja industri nasional, yang diharapkan juga mampu mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Sebab, industri merupakan sektor yang konsisten memberikan kontribusi terbesar pada PDB nasional, seperti pada capaian tahun lalu sebesar 19,88 persen,” ujarnya.

Namun demikian, guna menggenjot perekonomian, perlu didukung dengan kebijakan semua sektor agar Cost of Goods Sold (CoGS) atau Harga Pokok Penjualan (HPP) hasil produk dapat berdaya saing terhadap produk-produk impor.

Perlu diketahui, bahwa beberapa faktor dominan terhadap kinerja industri nasional seperti harga gas berhasil ditekan mencapai 6 dolar AS per MMBTU.

“Hal serupa tentu kita inginkan agar ongkos angkut dalam negeri kelak dapat jauh lebih murah daripada ongkos angkut luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin dorong transformasi rantai pasok dan logistik digital

Baca juga: Kemenperin teken komitmen bersama turunkan biaya logistik

Baca juga: Kemenperin siap cetak SDM sektor logistik