Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pernyataan Presiden justru mendorong program pembangunan prorakyat dan sejalan dengan usulan Partai Golkar.
"Pernyataan Presiden itu sangat baik. Partai Golkar mengapresiasinya," kata Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pasal 69 dan pasal 70 Undang Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPR menyebutkan kewajiban anggota DPR untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Idrus melanjutkan, program aspirasi untuk percepatan pembangunan daerah akan diusulkan partai Golkar melalui mekanisme yang berlaku.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto menilai usul dana aspirasi adalah masukan bagi pemerintah untuk percepatan pembangunan di daerah.
"Usulan program aspirasi itu diusulkan melalui tahapan yang telah dibahas pada diskusi di Setgab," katanya.
Novanto mengatakan, Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah meningkatkan prioritas pembangunan di daerah karena selama ini komposisi alokasi anggaran adalah 70 persen pemerintah pusat dan 30 persen pemerintah daerah.
Melalui program aspirasi tersebut, pemerintah dapat mengubah komposisi itu menjadi 60 persen untuk pusat dan 40 persen untuk daerah.
"Jika APBN 2010 sekitar Rp1,1 triliun, maka 10 persen dari APBN sekitar Rp110 triliun," katanya.
Padahal, program asiprasi yang diusulkan partai Golkar sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan nilainya hanya Rp8,4 triliun. Nilai tersebut masih jauh dari angka 10 persen.(*)
R024/R018/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
