Partai Golkar Tidak Keluar dari Setgab

Jakarta (ANTARA News) - Fungsionaris Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan Partai Golkar tidak keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah karena sudah berkomitmen untuk berkoalisi sampai 2014.

Penegasan tersebut disampaikan Syarif Hasan yang menjabat Menteri Koperasi dan UKM sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Tidak mungkin karena sudah komitmen sampai 2014, sekretaris gabungan itu kan manifestasi dari koalisi," ujarnya.

Menurut dia, ancaman untuk keluar dari sekretaris gabungan yang dilontarkan oleh salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Yamin Tawari, hanyalah sikap individu, bukan sikap resmi Partai Golkar.

Syarif Hasan mengaku pada Kamis pagi sudah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan mendapatkan penegasan dari Aburizal bahwa ancaman tersebut hanyalah sikap indvidu.

Aburizal pun, lanjut Syarif Hasan, menyampaikan penegasan bahwa Partai Golkar tetap berkomitmen berkoalisi dengan pemerintah sesuai pernjanjian sampai 2014.

Sedangkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono yang berasal dari Partai Golkar mengatakan ia justru mengetahui dari media massa tentang ancaman partainya keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi.

Agung pun meyakini ancaman tersebut hanya sikap individu, bukan resmi sikap Partai Golkar.

Yamin Tawari pada Rabu melontarkan ancaman Partai Golkar akan keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah karena kecewa dengan sikap parpol anggota setgab yang lain menolak memperjuangkan pemberian dana aspirasi.

Padahal, sebelumnya semua anggota Setgab sepakat untuk mengajukan usulan pemberian dana aspirasi sebesar Rp15 miliar kepada setiap anggota DPR.

Menurut Yamin, Partai Golkar merasa ditinggalkan oleh parpol lain anggota Setgab.

Mengenai usulan pemberian dana aspirasi, Syarif Hasan mengatakan usulan Partai Golkar itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah meski melalui terminologi yang berbeda.

Berbagai pembangunan daerah seperti infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat, menurut dia, sudah tertuang setiap tahun dalam anggaran pemerintah daerah yang pasti akan selalu ditingkatkan seiring dengan kenaikan anggaran negara.
(D013*P008/A024)