Ketua DPD RI soroti alih fungsi hutan di Pulau Jawa

Jakarta (ANTARA) - Semakin berkurangnya luas lahan hutan di Pulau Jawa karena alih fungsi membuat miris Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti karena secara tidak langsung mengganggu keanekaragaman hayati dan dapat berdampak pada krisis.

LaNyalla dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini luas hutan yang ada hanya sekitar 24 persen dari luas Pulau Jawa, atau sekitar 128.297 kilometer persegi (km2).

Dari jumlah itu, tutupan hutannya hanya sekitar 19 persen, sedangkan lima persen lainnya berupa kebun raya dan taman kehati yang memiliki fungsi seperti hutan.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan banyak lahan hutan yang sudah menjadi perumahan, infrastruktur, gedung, perkantoran dan lainnya.

"Secara tidak langsung, perubahan fungsi itu turut mengganggu keanekaragaman hayati. Juga berdampak pada krisis air, bencana banjir, tanah longsor, konflik satwa, dan bencana lainnya," kata LaNyalla.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menambahkan, deforestasi hutan yang terjadi di Pulau Jawa sangat besar.

"Dan akibat hal itu sudah kita rasakan. Hal ini menjadi sisi lain dari kemajuan perkotaan terdapat dampak negatif yang mengancam kehidupan manusia. Berarti harus ada tindakan preventif untuk kedepannya," ujar dia.

LaNyalla mengatakan, hutan yang hilang perlu dibuat koridor penghubung bagi keanekaragaman hayati. Misalnya melalui aksi menanam pohon di ruang terbuka hijau (RTH).

"Pembangunan RTH itu akan lebih baik dengan konsep keanekaragaman seperti ekosistem hutan, seperti kebun raya," ujar dia.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai jika setiap kabupaten memiliki kawasan penghijauan seperti kebun raya, maka Indonesia akan memiliki lahan sebagai laboratorium lapangan.

"Lahan itu juga bisa menjadi wahana pembelajaran bagi siswa sekolah, sekaligus sebagai pengetahuan dan pembentukan karakter cinta lingkungan," katanya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu yakin jika setiap kabupaten dapat membuat pertahanan keanekaragaman, sehingga Indonesia dapat terhindar dari ancaman bencana alam.