Hoaks vaksinasi COVID-19 harus dilawan

Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan berbagai macam hoaks vaksinasi COVID-19 harus dilawan demi memulihkan kesehatan dan perekonomian rakyat kembali.

 

Septiadji Eko Nugroho dalam dialog bertema "Hoaks Dilawan Jangan Dibiarkan" yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN di Jakarta Selasa, mengatakan hoaks tentang COVID-19 dan vaksinasi berpengaruh sangat besar di kehidupan masyarakat.

 

Menurut dia, hoaks seperti itu menyasar semua masyarakat, berbeda kalau hoaks atau isu politik maka tidak semua masyarakat yang membicarakan isu itu.

 

"Ada hoaks soal, konsumsi lah 'ABCD' supaya cepat sembuh COVID-19, ini respon natural dari kita ingin keluarga atau teman kita cepat sembuh, tapi kadang-kadang karena informasinya tidak benar dan terlanjur menyebarkannya, ini menjadi masalah karena menyesatkan bahkan membahayakan," katanya.

Baca juga: Hoaks pengaruhi minat lansia ikut vaksinasi

 

Oleh karena itu hoaks tersebut harus dilawan agar pemulihan kesehatan bisa dilakukan pemerintahan dengan cepat dan meminimalkan bahaya yang ditimbulkan oleh hoaks.

 

Menurut dia, problem hoaks di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor, seperti literasi digital yang dinilainya kurang. Kemudian, hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia karena rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

 

"Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan," kata dia.

 

Apalagi, vaksinasi lanjut dia menjadi program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air.

 

Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus Corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk di tanah air, agar mencapai kekebalan kelompok.

Baca juga: Cek fakta: 17 negara larang vaksin AstraZeneca?

 

Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar kekebalan kelompok dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan. Kesehatan segera pulih, ekonomi dapat segera bangkit.

 

Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Sampai dengan berita ini diturunkan sudah ada 150 hoaks terkait vaksinasi dan 113 diantaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.

 

Tidak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Untuk itulah, pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.

 

"Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memroses para pelaku pembuatan hoaks," kata Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo.

Baca juga: Hoaks! Guru honorer di Garut lumpuh setelah vaksin dosis dua