Kementerian PUPR minta Komisi V DPR dukung program jembatan gantung

Kami meminta dukungan Ketua dan para anggota Komisi V agar program ini bisa dimanfaatkan sebagai wujud hadirnya negara di daerah-daerah yang terisolir.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga meminta dukungan Komisi V DPR RI terkait program jembatan gantung.

“Kami meminta dukungan Ketua dan para anggota Komisi V agar program ini bisa dimanfaatkan sebagai wujud hadirnya negara di daerah-daerah yang terisolir,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hedy mengatakan pembangunan jembatan gantung merupakan program khusus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo, dengan memberikan akses perhubungan untuk desa terisolir sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca juga: Kementerian PUPR paparkan kesiapan jalur Lebaran, meski mudik dilarang

Kendala yang muncul, Hedy mengatakan adalah saat ini banyak pemerintah daerah yang tidak mematuhi mekanisme pengusulan dengan langsung meminta Kementerian PUPR untuk membangun jembatan gantung.

“Ini adalah ruang yang diberikan Pak Menteri PUPR kepada anggota DPR untuk mengusulkan, yang selanjutnya akan kami proses. Kalau ada pemda yang berinisiatif sebaiknya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu sekalian,” katanya.

Hedy mengatakan Kementerian PUPR pada tahun ini sedang menyusun payung hukum terkait kebijakan tersebut agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Agar diskresi ini cukup memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik, kami sedang susun backup legal melalui Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Baca juga: Bina Marga PUPR alokasikan Rp6,69 triliun untuk padat karya tunai

Sementara itu, lanjut Hedy, Kementerian PUPR terus melakukan penyelesaian pembangunan jembatan gantung sebagai ujung tombak konektivitas setiap desa yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.

Hal ini diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan akses penghubung antar-desa, sekaligus memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi di perdesaan.

Kementerian PUPR mencatat pada lima tahun (2015 – 2019), telah membantu pemda membangun sebanyak 300 unit jembatan gantung dengan alokasi anggaran sebesar Rp879 triliun, di mana pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, 2016 sebanyak 7 unit, 2017 sebanyak 13 unit, 2018 sebanyak 130 unit, dan pada 2019 sebanyak 140 unit.

Kemudian pada 2020, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran sebesar Rp179,4 miliar untuk membangun sebanyak 38 unit jembatan gantung yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.