Boyolali (ANTARA News) - Pemerintah akan meningkatkan program Tempat Praktik Ketrampilam Usaha (TPKU) pada tahun 2009, dengan tujuan untuk membrantas pengangguran yang terus bertambah hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, usai meresmikan Kantor Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT di sentra kerajian tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jateng, Selasa. Menurut Suryadharma, tahun 2009 ini program TPKU akan melayani sebanyak 470 TPKU dengan anggaran sementara senilai Rp94 miliar dan setiap TPKU akan mendapatkan Rp200 juta. "Tahun 2008, jumlah TPKU yang dilayani hanya 235 TPKU dengan nilai anggaran sebesar Rp47 miliar dan 2009 berkembang menjadi 470 TPKU dengan anggaran Rp47 miliar," katanya. Suryadharma mengatakan, pengembangan program TPKU tersebut adalah sebagai bentuk program penguatan bagi lembaga pendidikan pedesaan. "Lembaga tersebut boleh dalam bentuk sekolah menengah ketrampilan (SMK) atau bentuk Madrasah yang punya program ketrapilan atau bentuk pondok pesantren. Yang intinya untuk meningkatkan ketrampilan siswa," katanya. Program tersebut, kata Mennegkop, merupakan program pemerintah untuk membrantas pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatakan daya beli masyarakat. "Pemerintah sekarang mengfokuskan terhadap pemberantasan pengangguran," katanya. Pengangguran itu diberantas dengan dua cara yakni ketika anak-anak usia kerja atau usia 18-19 tahun mereka tidak mampu meneruskan ke perguruan tinggi. Selain itu, yang pada level tersebut juga akan ditentukan lapangan kerja yang tersedia. Mereka melamar pekerjaan diswasta maupun negeri terbatas. Mereka pinjam uang ke bank tidak ada agunan dan mau dagang juga tidak punya modal akhirnya nganggur. "Jadi TPKU program pemberantasan pengangguran sejak dini," katanya. Menurut dia, program ini dilakukan sejak mereka usia sekolah duduk bangku SMA atau sederajat itu sudah diberikan belajaran ketrampilan dengan harapan setelah selesai, mereka telah memiliki ketrampilan atau kehidupan yang lebih mandiri. "Sehingga, mereka lebih mandiri dan tidak tergantung dnegan lapangan kerja yang tersedia. Namun, mereka justru mampu menciptakan lapangan sendiri," katanya. Menurut Mennegkop, program TPKU ini masih sangat terbuka dan wilayah Jateng termasuk provinsi yang cukup besar mendapatkan itu, jika dibanding jumlah dana yang dialirkan untuk ke TPKU di seluruh Indonesia. Kemampuan Kementrian Koperasi pada tahun 2008 itu hanya sebesar 235 TPKU dan untuk pesantren 16 ribu. "Yang mengajukan lebih 1.500 dan terlayani hanya 235 TPKU. Sebanyak 235 TPKU, Jateng pada 2008 terdapat 41 TPKU," katanya. Oleh karena itu, untuk tahun 2009, mennegkop mempersilahkan kepada pondok pesantren atau SMK untuk mengajukan hal tersebut. Menurut Mennegkop, persyaratan khusus program tersebut, yakni lembaga kependidikan yang belum pernah mengakses program ke Kemetrian Koperasi dan lembaga yang akan meningkatan pendidikan ketrapilannya. "Kita akan melayani keduanya dengan target mempesiapkan siswa memiliki ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri," katanya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009