Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempertajam prioritas proyek infrastruktur pada 2011 agar tepat sasaran.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ali Wongso saat Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Selasa, mengatakan, penajaman prioritas proyek infrastruktur 2011 tak bisa ditawar lagi.
"Strateginya harus pas, jangan banyak membangun proyek justru tidak bermanfaat," katanya.
Dengan penajaman prioritas, kata Ali Wongso, anggaran PU tersebut bisa terserap dengan baik.
Ali Wongso juga mendesak kepada pemerintah agar 2011 ini sudah tidak ada lagi jalan nasional yang rusak berat.
"Kalau pun standar rusak ringan juga perlu ada kejelasan kriterianya," katanya.
Hal senada disampaikan Abdul Hakim asal FPKS, mengatakan, dengan pembangunan skala prioritas tidak ada proyek yang mubazir.
Selama ini, katanya, banyak proyek yang dikerjakan PU, namun tidak ada penggunaannya, terutama dalam proyek sumberdaya air.
Meski di bidang jalan, setiap tahun ada dana preservasi yang cukup besar, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan jalan yang berlubang dan menimbulkan kecelakaan.
Untuk 2011 ini, Kementrian PU mengusulkan anggaran APBN sebesar Rp76.887 triliun, yang merupakan hasil Konreg (konferensi regional PU).
Namun pagu indikatifnya disediakan Rp56.467 triliun terdiri rupiah murni sebesar Rp46,022 triliun, pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp10,94 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0,051 triliun.
Menanggapi hal itu, Djoko mengakui, besaran RAPBN 2011 itu telah dilakukan pembahasan dan penajaman program 2011 sesuai pagu indikatif dalam trilateral meeting, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus yang diselenggarakan oleh Bappenas.
Selain itu juga kata, Djoko ada alokasi anggaran lain yang masih dalam pembahasan dengan pemerintah sebesar Rp4,853 triliun untuk land capping, BLU BPJT, insentif PDAM dan sejumlah pinjaman untuk daerah.
(E008/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
