Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Jakarta Raya mengusulkan agar pemerintah mengubah strategi vaksinasi dari pendekatan tahapan menjadi berbasis wilayah episentrum COVID-19.

"Saran ini kami sampaikan setelah kami melakukan kajian terhadap program vaksinasi di Jakarta yang tidak mencapai angka kecepatan seperti yang diharapkan,” tutur Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan target total vaksinasi untuk Jakarta mencapai 8,8 juta orang dalam empat tahapan.

Teguh menjelaskan pada tahap pertama dan kedua di Jakarta ditargetkan vaksinasi sebanyak tiga juta orang yang harus tercapai pada Januari sampai April 2021.

Sedangkan yang terlaksana saat ini,
untuk tahap pertama yang telah tervaksin sebanyak 122.199 tenaga kesehatan dan tenaga penunjang atau sudah 108 persen dari target 112.301 orang.

Pada tahap kedua untuk warga lanjut usia dari target 911.631 baru terealisasi 337.760
(37,1 persen) dan pelayan publik dari target 1.976.757 baru terealisasi 465.428 (23,5 persen).

Total pada tahap kedua itu mencapai 915.489 atau 30,8 persen setelah berjalan hampir dua bulan.

Untuk mengejar target vaksinasi tahap pertama dan kedua sebanyak tiga juta orang, Jakarta harus melakukan vaksinasi sisanya kepada hampir 2.084.511 orang.

Baca juga: Ombudsman akan periksa Dinkes DKI soal vaksinasi keluarga anggota DPRD
Baca juga: Ini temuan kelemahan pendataan vaksin tahap I di Jakarta

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. ANTARA/HO-Ombudsman RI Jakarta Raya/am.
Teguh mengingatkan bahwa capaian target tersebut untuk vaksinasi dosis pertama, sementara untuk dosis kedua, capaiannya lebih rendah lagi, 258.406 dosis.

Sedangkan jika ingin mencapai target sebesar 8.815.157 orang divaksin hingga tahap IV dan tuntas pada Maret 2022, maka vaksinasi di Jakarta setiap bulan harus konstan di angka 587.677 orang.

Dengan target bulan April yang mencapai 2.084.511 orang maka dipastikan ada potensi kemunduran target vaksin di Jakarta, karena pada bulan tersebut Jakarta harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu 3,5 bulan.

"Belum lagi dengan dengan tambahan PR vaksinasi dosis kedua pada masing-masing tahapan," kata Teguh.

Percepatan ini menjadi lebih signifikan dengan dorongan pemerintah pusat (Kemendikbud) dan kajian yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada pertengahan 2021

Untuk itu, berkaca pada hasil temuan dan kajian terhadap proses vaksinasi di Jakarta,
Ombudsman Jakarta Raya menyarankan agar Kemenkes mengubah strategi tahapan vaksinasi menjadi regionalisasi berdasarkan episentrum penyebaran COVID-19 di 15 daerah PPKM dengan kasus positif tertinggi.

Dengan pendekatan tersebut tanpa menargetkan sasaran secara lebih spesifik proses verifikasi dan laporan bisa langsung sesuai nama dan alamat sistem satu data.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021