Para pengamat mengatakan Korut bisa menggunakan sidang ekstra Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat satu pengumuman penting mengenai perubahan-perubahan personil atau penggantian kekuasaan atau masalah tanggapan keras terhadap sanksi-saksi yang diberlakuakn Korea Selatan menyangkut tenggelamnya kapal perang Cheonan yang menewaskan 46 awaknya.
Korut memicu ketegangan baru dalam pekan-pekan belakangan ini dengan melakuan ancaman perang jika Seoul memberlakukan sanksi-sanksi, membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal perang jenis korvet itu dan menuduh Presiden Korsel Lee Myung-Bak menggunakan insiden itu untuk tujuan-tujuan politik.
Antagonisme yang meningkat antara kedua negara itu, yang sejauh ini tetap retorika, membuat bingung para investor global, khawatir akan konflik senjata meletus di satu kawasan yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua dan ketiga dunia itu.
Banyak pengamat mengatakan tidak ada satu pihakpun siap berperang tetapi juga melihat kemungkin terjadi pertempuran-pertempuran di perbatasan laut yang disengketakan di lepas pantai barat di sepanjang perbatasan darat yang dijaga ketat yang dapat meletus menjadi satu perang besar.
Korsel pekan lalu mengajukan sengketa itu ke Dewan Keamanan PBB, meminta tetangganya secara jujur mengakui terlibat dalam tenggelamnya kapal itu. Dewan Keamanan tahun lalu memberlakukan sanksi-sanksi untuk menanggapi uji coba nuklir Korut, memutuskan sebagian besar perdagangan senjata negara komunis itu.
Militer Korsel dan Amerika Serikat diperkirakan akan melakukan pelatihan militer gabungan akhir bulan ini, yang diundur dari pekan ini, untuk menguji kesiapan menghadapi agresi Korut.
Kementerian Pertahanan Korsel menolak mengkonfirmasikan sebuah laporan media lokal yang mengatakan penundaan itu untuk menghindari kedongkolan China, sekutu utama Korut dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dapat membatalkan sanksi terhadap Pyongyang.
Beberapa pengamat mengatakan sidang parlemen itu juga mungkin menandakan ulang tahun ke 10 KTT antara kedua Korea itu.
Korut menyebut tindakan Seoul untuk mengajukan msalah itu ke Dewan Keamanan adalah satu "tindakan provokasi yang tidak bisa dilupakan."
Majelis Agung Rakyat itu adalah parlemen stempel karet Korut, dan menyetujui undang-undang baru,penggantian personil dan prakarsa kebijakan ekonomi sebagai satu formalitas setelah mereka dirumuskan oleh kepemimpinan negara itu.
Pusat kekuasaan adalah Komisi Pertahanan Nasional yang dipimpin pemimpin tertinggi negara itu Kim Jong Il dan stafnya terdiri atas orang-orang kepercayaan paling dekatnya.
Reuters/C/H-RN/H-AK
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
