Idrus Marham Ajak Debat Terbuka Soal Dana Aspirasi Rp8,4 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar mengajak partai lainnya melakukan debat terbuka guna membahas sisi positif dan negatif dana aspirasi untuk percepatan pembangunan di daerah.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Minggu, mengatakan, debat terbuka diperlukan untuk mencari titik temu dimana batasan sisi positif dan negatif dana aspirasi yang diusulkan Partai Golkar sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan (dapil), atau sekitar Rp8,4 triliun.

"Selama ini pihak-pihak yang menentang usulan program dana aspirasi itu belum mendengarkan argumentasi secara utuh dari partai pengusulnya," katanya.

Menurut dia, agar hal ini tidak terus-menerus menjadi polemik, sebaiknya dilakukan debat terbuka antara partai pengusul dan pihak-pihak yang menentang, untuk sama-sama mendengarkan argumentasinya secara utuh.

"Kami menyayangkan kepada pihak-pihak yang belum mendengarkan argumentasi secara utuh, tetapi sudah menentang," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Soesatyo menambahkan gagasan dana aspirasi muncul karena selama ini banyak daerah yang belum mendapat dana stimulus atau dana tambahan untuk percepatan pembangunan di daerah.

Ia memperkirakan penyebaran dana stimulus tersebut tidak merata karena adanya praktik makelar anggaran.

Menurut dia, untuk optimalisasi pemanfaatan dana aspirasi secara transparansi, diperlukan penyusunan kriteria dan mekanisme pelaksanaan hak anggaran yang diatur secara komprehensif, serta dapat dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah pusat, dan satuan kerja pemerintah daerah, serta diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mekanisme itu, kata Bambang dimulai dari usulan pemerintah daerah yang ditujukan kepada anggota DPR RI yang mewakili dapil-nya masing-masing.

"Usulan tersebut dalam bentuk program meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini.

Selanjutnya, kata dia, usulan itu diusulkan ke Banggar DPR RI untuk dibahas bersama dengan pemerintah, kemudian pelaksanaannya dievaluasi anggota DPR terkait, serta diaudit BPK.

Ia mengatakan program yang dilaksanakan dari dana aspirasi akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan pusat (LKPP) yang diaudit BPK.

"Jadi, bentuk pembiayaan program bukan dana tunai yang masuk ke kantong anggota DPR. Kalau ada anggota DPR yang berani main-main, akan berhadapan dengan KPK," kata Bambang Soesatyo. (R024/K004)

8 Juni 2010

Oalah alah rakyat lagi buat alasan. \"Demi Rakyat untuk rakyat\" Dana Aspirasi pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi juga di akherat kelak. Banyak demo buruh pada sambat karena UMR-nya gak cukup utk menghidupi keluarganya. Petani pada sambat juga, mbok itu yg dipikirkan. Ingat waktu \"Pemilihan Anggota Dewan\" anda-anda butuh orang-orang itu utk memilih anda. Mudah2an ide anda gak diridhoi oleh Tuhan YME.

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Juni 2010

bung IDRUS MARHAM pun hrs phm bahwa tidak semua onggota DPR itu berasal dr daerah pemilihnya, bisa jadi dia cuma numpang nama krn dia orang yg sudah dikenal dr berbagai cara spt dr propaganda, sinetron dsb, betul ga bang nah yg demikian uangnya mau dibawa kemana?

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Juni 2010

Sebenarnya jika memang mau membangun daerah masing-masing, tidak perlu seperti itu. Ini seperti mencari jalan megang uang. Dan motivasi terbesar bukan karena rakyat atau daerah tapi lebih ke kepantingan pribadi atau golongan. Semua tau, jika sudah memegang uang ya..... pasti berkurang dari aslinya.

0 0 Balas LaporkanHapus