DPR: BUMN perlu optimalkan lahan tidur atasi potensi krisis pangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mendorong berbagai BUMN untuk bisa mengoptimalkan lahan tidur atau lahan mereka yang tidak terpakai dalam rangka mengatasi potensi kondisi krisis rawan pangan global seperti diprediksi FAO.

"Maksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah secara massal," kata Azis Syamsuddin dalam rilis di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan, FAO memprediksi bahwa masih ada potensi ancaman kekeringan dan rawan pangan dampak dari pandemi COVID-19.

Azis berpendapat bahwa langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban APBN yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan alokasi pagu anggaran Rp699,43 triliun.

"Pemanfaatan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," katanya.

Menurut dia, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh Nusantara.

Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada tahun 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.

"Kita tentu berharap langkah pemulihan, tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.

Adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN, dinilai juga bagian dari upaya mendukung Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian agar terjaga dengan baik.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah berupaya mempertahankan lahan baku sawah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho dalam webinar mengenai sistem pangan dan perencanaan kota yang dipantau di Jakarta, Selasa (23/3), mengatakan pemerintah tengah berupaya meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya lahan pertanian yang dinilai masih rendah.

Dia menilai pengelolaan lahan pertanian dan pangan perlu ditingkatkan lantaran terjadi konversi lahan pertanian. "Bahwa kemampuan kita dalam rangka natural resources management harus ditingkatkan. Kemarin kita merencanakan menggunakan metode wakaf supaya tidak terjadi konversi lahan," kata Anang.

Perencana dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tikki Mahayanti mengatakan terjadi penutupan lahan sawah yang masif dan cepat di Jawa-Bali pada periode 2012 hingga 2019. Penutupan lahan sawah tersebut utamanya terjadi di wilayah perkotaan seperti di Jabodetabek dan wilayah Kota Denpasar.

Berdasarkan penggabungan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020 di Pulau Jawa terjadi penutupan lahan sawah yang relatif cepat.

Dalam setahun, sebanyak 7.2916,20 ha lahan sawah dikonversikan tak lagi jadi lahan pertanian. Konversi lahan tersebut terjadi pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 333.18 ha, periode April-Juni bertambah menjadi 437.26 ha, Juli-September menjadi 2573.41 ha, dan Oktober-Desember jadi 7.916.20 ha.